Ikuti Kami

Banteng Kota Probolinggo Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah

Sehingga siapapun nantinya yang akan mendaftar, maka akan diputuskan oleh DPP. 

Banteng Kota Probolinggo Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Probolinggo, H. Nasution.

Jakarta, Gesuri.id - DPC PDI Perjuangan Kota Probolinggo buka pendaftaran secara terbuka mulai tanggal 21 April 2024 sampai dengan 30 Mei 2024. 

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Probolinggo, H. Nasution mengatakan bahwa sesuai instruksi DPP agar setiap daerah pengurus membuka selebar lebarnya putra putri terbaik daerah jika ada yang berkeinginan untuk maju di Pilkada atau Tepatnya Pilwali Probolinggo. Baik sebagai wakil maupun bakal calon wali kota probolinggo.

Baca: Mengulik Gaya Kepemimpinan Transformasional Ganjar Pranowo

Nantinya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, maka bakal calon yang hendak mendaftarkan diri dapat langsung datang ke kantor DPC PDI Perjuangan yang ada di Jalan Brantas, Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo.

“Iya sesuai instruksi ibu ketua umum, kami diminta untuk membuka penjaringan dan pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota, bila mana siapapun putra daerah mau maju, ya monggo mendaftar,” katanya, Senin (22/4). 

Menurutnya, DPCC DPI Perjuangan tetap akan tunduk dan patuh terhadap perintah partai. Sehingga siapapun nantinya yang akan mendaftar, maka akan diputuskan oleh DPP. 

"Yang pasti tidak ada biaya atau mahar-mahar politik, termasuk biaya formulir satu perak pun gratis," tegasnya.

Baca: Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo 

Dikonfirmasi terpisah ketua tim 5 pendataran dan penjaringan, Agus Rudiyanto Ghaffur mengatakan, secara teknis pendaftaran diawali dengan pengambilan formulir oleh calon yang kemudian harus dikembalikan sesuai batas waktu.

Selanjutnya panitia bakal melakukan penjaringan dan penyaringan serta penentuan berupa fit and propertest bersama Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDI Perjuangan.

Adapun salah satu poin yang juga menjadi pertimbangan yakni kesiapan finansial. Pasalnya  dalam Pilkada ataupun Pilwali ada biaya politik. Seperti untuk kampanye dan biaya saksi. "Hal yang lumrah dalam politik ya,” tutup Agus.

Quote