Jakarta, Gesuri.id - PDI Perjuangan dinilai lebih tepat menjadi penyeimbang kekuatan pada pemerintahan mendatang. Sebab, partai yang diketuai oleh Megawati Soekarnoputri itu mendapatkan suara paling besar di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda Herdiansyah Hamzah mengatakan kursi PDI Perjuangan yang signifikan di parlemen bisa menjadi modal. Khususnya, untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah.
"PDI Perjuangan yang mendapatkan jatah kursi ketua DPR, itu bisa jadi modal yang bagus bagi oposisi. Asalkan PDI Perjuangan konsisten dan bersetia dengan prinsip saja. Sebab PDI Perjuangan jauh lebih tepat jadi oposisi dibanding jadi koalisi pemerintah," ujar pria yang akrab dipanggil Castro, Minggu (24/3).
Castro mengatakan sistem pemerintahan Indonesia yang menganut presidensial, bukan berarti tidak mengenal oposisi. Ia juga menjelaskan oposisi tidak boleh terlalu kuat sehingga menyandera presiden terpilih dalam mengambil keputusan.
"Sebaliknya, koalisi pemerintah juga tidak boleh terlalu gemuk-gemuk amat," ucapnya.
Koalisi yang terlalu gemuk di parlemen, seperti pada pemerintahan Joko Widodo, dinilai akan mematikan oposisi. Hal itu, ujar Castro, berdampak kepada lumpuhnya pengawasan terhadap presiden. Ketiadaan oposisi, tegasnya, akan merusak desain check and balances system. Apalagi, godaan kekuasaan presiden dalam sistem presidensial begitu tinggi.
"Presiden dalam sistem presidensial adalah raja yang dibalut dengan legitimasi konstitusi. Jadi ketiadaan oposisi akan semakin menyuburkan mentalitas otoritarian presiden," tegasnya.
