Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat mengatakan usulan pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah.
Pasalnya, pemilihan umum (Pemilu) 2024 menghabiskan anggaran yang sangat besar.
BaCa: Dukung Ganjar-Mahfud Team Relawan Siber Sapa Warga Malang
Djarot berpendapat, jika memang tak ada kecurangan dalam Pemilu 2024, seharusnya pemerintah tak perlu khawatir dengan hak angket tersebut. Apalagi memang merupakan tugas DPR dalam fungsi pengawasannya untuk mendengarkan klarifikasi dari pemerintah.
"Hak angket ini tentunya kan juga harusnya itu diterima dengan baik. Jadi pemerintah nggak usah khawatir, pemerintah nggak usah memikirkan yang bukan-bukan, tapi kita ingin bahwa pemerintah bisa memberikan jawaban," ujar Djarot di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (5/3).
Namun, dugaan kecurangan Pemilu 2024 sudah banyak disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat. Mulai dari akademisi, tokoh masyarakat, hingga mahasiswa yang melihat adanya proses yang tidak benar dalam tahapan kontestasi nasional tersebut.
Hak angket dapat menjadi jawaban untuk pemerintah membantah dugaan kecurangan Pemilu 2024. Dengan begitu, masyarakat akan mendapatkan jawaban bahwa pelaksanaannya berlangsung dengan langsung, jujur, dan adil.
BaCa: Abdy Jelaskan Kenapa Ganjar Pranowo Layak Jadi Presiden RI
"Karena proses hak angket itu bukan proses yang instan, yang singkat ya, jadi cukup panjang, cukup panjang ya. Ini merupakan momentum bagi kita untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita," ujar Djarot seperti yang dikutip melalui laman Republika.
"Kalaupun ada kelemahan dan kekurangannya, maka itu bisa dijadikan satu bagian untuk menyempurnakan pelaksanaan pilkada bulan November. Kalaupun ada penyimpangan dan kecurangan di situ, mari kita perbaiki, terutama dalam kebijakan," sambungnya.
