Jogja, Gesuri.id - Pemilu 2024 bukan hanya terjadi pelanggaran. Tetapi, juga kejahatan politik dan perusakan proses demokrasi.
Hal itu diungkapkan Mantan Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial, Dr Suparman Marzuki SH MSi pada Diskusi Udar Gagasan: Agenda Kritis Pasca Pemilu 2024 di Ndalem Soerjogoeritnan, Jogja, Minggu (24/3).
Suparman mengungkapkan, pelaksanaan perhelatan lima tahun sekali berjalan tidak normal. Selain perusakan proses demokrasi juga terjadi intimidasi, pelanggaran hukum, dan kecurangan.
“Yang terjadi bukan hanya pelanggaran. Tetapi, telah terjadi kejahatan politik,” tegasnya.
Diskusi yang digelar Aliansi Rakyat Jogja Bersatu (ARJB) menghadirkan politisi gaek PDI Perjuangan, HM Idham Samawi; dan Afnan Malay selaku anggota Timnas AMIN.
Diskusi yang berlangsung selama 2 jam itu juga dihadiri para aktivis, politisi, dan mahasiswa dari Kelompok Cipayung Plus.
Anggota Timnas 01, Afnan Malay, menyebut diskusi yang digagas ARJB adalah salah satu bentuk perlawanan. Ia pun mengajak masyarakat untuk tidak berhenti melawan ketidakberesan penyelengaraan pemilu 2024.
“Termasuk acara sore ini. Hanya jangan berhenti pada tataran diskusi. Harus terus melawan untuk mendelegitimasi hasil pemilu,” ucapnya.
Kata Afnan, tidak perlu ada strategi dalam gerakan. Cukup melakukan apa saja yang harus dilakukan.
Itulah sebabnya, TKN 03 melayangkan gugatan pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Salah satunya menggugat dilakukannya pemilu ulang, kata Suparman. “Kita semua berharap MK waras.”
Suparman mengatakan, berbagai pelanggaran pada Pemilu 2024 mengundang keprihatinan perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia.
Maka, kata politisi senior PDI Perjuangan, Idham Samawi, sekarang bukan saatnya lagi terkotak-kotak pada wilayah pendukung 01 atau 03.
Menurut mantan bupati Bantul dua periode itu rakyat harus mengkritisi hasil pemilu 2024 yang diwarnai pelanggaran.
“Yang kita lakukan tak lain hanya untuk menyelamatkan negeri ini,” tandas Idham.
