Labuan Bajo, Gesuri.id - PDI Perjuangan mendorong legislator dari partai berlogo banteng moncong putih segera memenuhi kewajiban laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
LHKPN merupakan kewajiban dari setiap caleg dari PDI Perjuangan. Maka itu, sejak jauh hari, instruksi dan bahkan panduan pengisian LHKPN sudah dilakukan.
Baca: Prabowo Tuding Anggaran Bocor, Jokowi: Mana yang Bocor?
"Karena tak hanya caleg, saya sendiri melaporkan kekayaan saya kepada ketua umum PDI Perjuangan. Karena dalam anggaran dasar kami mengatur pimpinan partai wajib melaporkan harta kekayaannya," ujar Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, di Labuan Bajo, NTT Rabu (10/4).
Maka itulah, ketika mendapat informasi bahwa masih ada sekitar 30-an persen legislator partainya yang memberi LHKPN ke KPK, pihaknya segera akan bertindak.
7io7Sejauh ini, ketika dikontak, beberapa dari mereka yang belum melapor itu mengaku sedang sibuk-sibuknya berkampanye untuk pemilu 2019.
"Sehingga banyak sekali kesibukan. Tetapi bagi PDI Perjuangan, LHKPN itu bersifat wajib . Karena itulah PDIP tercatat sebagai partai yang caleg mengajukan LHKPN-nya lebih tinggi," kata Hasto.
Dijanjikan Hasto, pihaknya tak main-main dengan aturan. Sebab selain diatur oleh undang-undang, internal partainya juga mewajibkan pelaporan kekayaan oleh petugas partai.
"Maka tentu saja kami akan dorong bagi yang belum melapor LHKPN. Kami akan fasilitasi. Agar kewajiban itu segera dipenuhi. Sekiranya kita telah memberikan peringatan dan tidak dipenuhi ya kami akan berikan sanksi," tegas Hasto.
Baca: Keren, 23 Sekolah di Jateng Terapkan Pendidikan Antikorupsi
"Gerindra disebut sebagai yang paling tak patuh soal LHKPN. Bagaimana menanggapi itu?" tanya wartawan.
"Ya urusan antikorupsi kita memang bertolak belakang (dengan Gerindra, red). Ini urusan pemimpin putih dan hitam yang bertolak belakang," jawab Hasto.
