Jakarta, Gesuri.id - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD menjanjikan kenaikan pertumbuhan ekonomi nasional sampai 7 persen dalam setahun bila terpilih dalam Pilpres 2024.
“Mungkin tidak pertumbuhan ekonomi tumbuh 7 persen di dalam setahun?” kata Mahfud dikutip Minggu (24/12).
Ia melanjutkan, sejarah mencatat pertumbuhan ekonomi 7 persen hanya terjadi pada masa orde baru. Sedangkan dalam era reformasi tidak pernah terjadi. “Dulu hanya bisa dicapai pada tahun 89-92 di era orde baru,” terangnya.
Pertanyaan itu kemudian disampaikan juga Mahfud pada sejumlah pakar ekonomi. Sampai akhirnya ia mendapat jawaban meyakinkan 7 persen bukan angka yang mustahil untuk digapai.
“Pertanyaan ini saya sampaikan pada beberapa ahli, (dan mereka menjawab) hanya karena kebodohan kita ini tidak bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi menjadi 7 persen,” terangnya.
Melihat Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang hebat, Mahfud mengatakan angka 7 persen bukan sesuatu yang sulit dicapai. Kuncinya membereskan persoalan yang menggeragoti ekonomi bangsa selama ini.
“Masalahnya apa? Masalahnya banyak korupsi dan inefisiensi di sektor-sektor pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Korupsi dan inefisiensi itu muncul di sektor konsumsi, belanja pemerintah, ekspor-impor, dan investasi. “Jadi dengan demikian karena banyak korupsi dan itu memang betul terjadi,” tekannya.
Bukti korupsi itu menjamur berdasarkan Sigi transparansi nasional. Praktik haram itu muncul di lembaga Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. “Secara besar-besaran,” tekannya.
Korupsi juga terjadi di tiga matra meliputi bumi, laut, dan udara. “Kita menginjak bumi ada korupsi di tanah dan pertambangan, di laut ada korupsi masalah kelautan, kita melihat udara pesawat terbang kita, juga ternyata banyak dikorupsi,” paparnya.
Praktik korupsi yang menjamur inilah yang menyebabkan rakyat menjadi semakin miskin. Oleh karenanya korupsi harus diberantas.
Mahfud juga mengungkapkan sempat mencari tahu kebenaran ada kelompok pelaku ekonomi yang menolaknya menjadi wapres. “Apa betul kalau saya jadi wapres orang takut ditangkap. Saya panggil para ekonom dan para pelaku usaha, ‘apa betul Anda takut saya jadi cawapres dan ditangkap?’,” tuturnya.
Tetapi jawaban yang diterimanya justru harapan dari mereka. “(Mereka menjawab) ‘tidak pak, justru kami perlu penegak hukum seperti bapak. Karena kami kalau mau investasi di Indonesia ini diperas’,” tutur Mahfud mengulang jawaban yang didapatnya.
Praktik pemerasan itu banyak terjadi dalam pengurusan usaha. Hal ini yang membuat sektor usaha sulit berkembang karena dibuat dilema.
Di satu sisi mereka diperas. Tetapi di sisi lain, kalau tidak mau menuruti pemerasan mereka tidak bisa mengurus izin.
“(Pengusaha bilang) ‘kalau kami bayar, lalu ketahuan, lalu ditangkap, katanya kami menyuap’,” ujarnya.
Oleh karenanya, praktik jahat itu harus dilawan. Upaya ini merupakan jalan untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa. “Menimbang istilah anak muda saat ini ‘hai koruptor kutabrak kau’,” tegasnya.
