Masing-masing pemerintah daerah juga diberikan kesempatan untuk memaparkan perkembangan penertiban dan sertifikasi aset.
Oleh : Effatha Gloria V.G. Tamburian, Sabtu, 07 November 2026 22:01 WIB
Menurut Guntur, sejumlah kasus korupsi besar di Indonesia justru berkaitan dengan rekayasa kebijakan dan permainan kontrak anggaran.
Oleh : Ananda Okctaviani, Jum'at, 23 Oktober 2026 18:00 WIB
Penghapusan unsur kerugian keuangan negara dalam rezim tindak pidana korupsi merupakan kekeliruan dalam membaca Konvensi PBB Antikorupsi.
Oleh : Ananda Okctaviani, Jum'at, 23 Oktober 2026 22:57 WIB
“Pertama, korupsi adalah kejahatan luar biasa (extraordinary crime).”
Oleh : Syahrul Arsyad, Sabtu, 26 September 2026 14:02 WIB
Pengulangan korupsi harus perlu dipandang sebagai keadaan yang memperberat, bukan sebagai peristiwa pidana.
Oleh : Syahrul Arsyad, Kamis, 17 September 2026 22:01 WIB
"Karena sudah terbukti banyak koruptor yang ditangkap, ditahan, dipenjara, dia kos di samping penjara, dia enggak takut dipenjarakan."
Oleh : Ananda Okctaviani, Kamis, 17 September 2026 22:02 WIB
Kasus dugaan korupsi TPP ini sudah masuk di wilayah penegak hukum dan sudah dalam proses penyidikan di Kejari Rembang.
Oleh : Ananda Okctaviani, Kamis, 27 Agustus 2026 22:00 WIB
Upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga harus dimulai dari pendidikan karakter usia dini.
Oleh : Syahrul Arsyad, Kamis, 30 Juli 2026 20:00 WIB
Pengisian jabatan penting untuk memastikan roda penegakan hukum tetap berjalan efektif dan tidak mengalami kevakuman kepemimpinan.
Oleh : Effatha Gloria V.G. Tamburian, Jum'at, 24 Juli 2026 18:00 WIB
Sikap tersebut sejalan dengan pandangan Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI sebagai bagian dari komitmen memperkuat pemberantasan korupsi.
Oleh : Syahrul Arsyad, Selasa, 14 Juli 2026 18:00 WIB
Penyidikan tidak boleh berhenti pada pihak pelaksana di lapangan, tetapi harus menelusuri aktor-aktor yang diduga memiliki peran penting.
Oleh : Ananda Okctaviani, Rabu, 15 Juli 2026 14:01 WIB
Arahan ini menjadi cambuk pengingat semua kewenangan dan atribut kehormatan sejatinya adalah titipan yang harus dipertanggungjawabkan.
Oleh : Ananda Okctaviani, Kamis, 16 Juli 2026 00:00 WIB
Deddy: Standar di kita, jika OTT akan langsung dipecat seketika, karena biasanya sudah pasti bersalah.
Oleh : Ananda Okctaviani, Selasa, 14 Juli 2026 22:00 WIB
Gus Falah: Kalau bisa dihukum mati. Karena apa? Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak.
Oleh : Syahrul Arsyad, Senin, 13 Juli 2026 00:02 WIB
Hizkia: Korupsi yang berdampak langsung terhadap hajat hidup orang banyak merupakan kejahatan luar biasa, patut dijatuhi hukuman maksimal.
Oleh : Effatha Gloria V.G. Tamburian, Minggu, 12 Juli 2026 00:01 WIB
Proses penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.
Oleh : Syahrul Arsyad, Sabtu, 11 Juli 2026 00:01 WIB
Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu.
Oleh : Effatha Gloria V.G. Tamburian, Kamis, 09 Juli 2026 14:00 WIB
Deddy: Itu menunjukkan betapa lemahnya KPK dalam urusan pencegahan korupsi, sehingga penegakan hukumnya mayoritas melalui aksi OTT.
Oleh : Effatha Gloria V.G. Tamburian, Selasa, 07 Juli 2026 22:01 WIB
Tingginya biaya politik membuat kepala daerah terpilih menghadapi tekanan untuk mengembalikan dukungan yang diterimanya selama kontestasi.
Oleh : Effatha Gloria V.G. Tamburian, Senin, 06 Juli 2026 22:01 WIB
Guna mengungkap dugaan praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan visa maupun izin tinggal warga negara asing (WNA).
Oleh : Effatha Gloria V.G. Tamburian, Minggu, 21 Juni 2026 14:00 WIB
/rendering in 0.6834 [104]
