Jakarta, Gesuri.id - Partai politik Koalisi Indonesia Kerja (KIK) mengadakan pelatihan dan workshop bagi juru bicara (jubir) untuk tim kampanye nasional (TKN) Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.
Mereka nantinya dipersiapkan untuk mengisi ruang-ruang narasi yang membangun peradaban.
Baca: Kunjungi Pokso Cemara, Jokowi akan Beri Arahan Strategis
"Jadi hari ini adalah pembekalan hingg aspek-aspek strategis terkait kebijakan pemerintahan Pak Jokowi-JK," ucap Sekretaris TKN, Hasto Kristiyanto saat konferensi pers di sela-sela pelatihan dan workshop Jurkam KIK di Hotel Oria, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta, Senin (13/8).
Hasto mengatakan ada sekitar 108 orang jubir dari 9 parpol KIK yang hadir dalam pelatihan dan workshop gelombang pertama ini, sedangkan narasi yang dipersiapkan bersifat offensif.
"Ini penting untuk mengisi ruang-ruang publik suapaya seluruh apa yang sudah dilakukan Jokowi-JK masuk juga ke ruang-ruang personal, ke ruang-ruang privat rakyat yang merasakan sentuhan kemanusiaan di dalam seluruh program daru Pak Jokowi," papar Hasto.
Sebagai contoh masyarakat yang dulunya bersusah payah mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT), kini di bawah pemerintahan Jokowi sudah mendapatkan sarana yang lebih efektif melalui KIP, KIS dan Program Keluarga Harapan.
"Pak Jokowi betul-betul langsung menyentuh esensi dari strategi pemenangan untuk memenangan hati rakyat. Dan dalam waktu dua minggu kami targetkan seluruh tim kampanye tingkat provinsi sudah terbentuk hingga tingkat desa dan mereka berkoordinasi dalam satu rapat barisan pemenangan," tambah Hasto.
Baca: PDI Perjuangan yakin Jokowi Mampu Gaet Suara Milenial
Dikesempatan yang sama, Wakil Ketua TKN Jhonny G. Plate mengatakan ada lima fokus persoalan yang juga dibahas dalam pelatihan TKN dalam bidang ekonomi yaitu kerangka makro ekonomi, keadilan ekonomi, tata kelola pembangunan yang efektif, pembangunan berkelanjutan, terkahir kemandirian ekonomi.
"Kelima fokus ini dijelaskan dengan data-data yang akurat agar jubir dalam komunikasi publiknya menyampaikan data yang sebenarnya, dalam rangka transparansi dan keterbukaan," jelas Jhonny.
