Jakarta, Gesuri.id - Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Emrus Sihombing menyebut semua kubu dalam Pilpres sejatinya harus mendukung digelarnya hak angket Pemilu.
Sebab kata dia, semua pihak baik dari kubu Anies-Muhaimin, Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud bersuara sebagai korban dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Menurut Emrus yang juga merupakan komunikolog ini, dugaan kecurangan pemilu dari segi komunikasi politik, tidak lepas dari kuasa dan relasi kuasa antar para pihak yang tidak memiliki integritas kekuasaan yang kukuh.
Karenanya, supaya tidak terjadi demokrasi 'lucu-lucuan', ia menyebut semua kubu Paslon Pilpres 2024 dan semua partai politik pengusungnya harus bersama-sama menuntaskan dugaan kecurangan Pemilu 2024 lewat mekanisme hak angket sebelum pelantikan presiden.
"Sebab, sangat memprihatinkan lagi dari aspek komunikasi politik, muncul wacana bahwa dugaan kecurangan Pemilu 2024 terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM),"
"Dugaan ini berpotensi membuat proses Pilpres 2024 tidak legitimate," kata Emrus, Senin (25/3).
Emrus menuturkan, keberadaan hak angket menjadi penting karena melalui mekanisme itulah segala dugaan kecurangan bisa dibuka dengan terang benderang.
"Sehingga tidak ada dusta politik di antara anak bangsa di republik ini dan menjadi catatan sejarah yang produktif bagi negeri ini ke depan," tuturnya.
Sementara itu jika ada kekuatan politik tidak mendukung hak angket, Emrus menyebut akan menimbulkan pertanyaan di mata publik mengenai ada apa dengan politik panggung belakang di Indonesia.
"Dengan demikian, siapapun yang dilantik jadi Presiden, pasti lebih legitimate dibanding tidak dibuka secata terang benderang di sidang-sidang hak angket," paparnya.
