Medan, Gesuri.id - Pasangan Calon Gubernur Sumatera Utara (Sumut) nomor urut 2, Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus (DJOSS) memastikan solusi mengatasi kasus perdagangan manusia (human trafficking) yaitu menyiapkan edukasi yang baik dan peningkatan kualitas keahlian. Hal itu guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Baca: Program Pendidikan DJOSS diakui Sejalan Nawacita Jokowi
“Salah satu penyebab ‘human trafficking’, karena sempitnya lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, perluasan percepatan lapangan pekerjaan menjadi sangat penting. Itu solusi yang ditawarkan,” ungkap Djarot dalam debat ketiga di Hotel Santika Premiere Dyandra Medan, Selasa (19/6) malam.
Solusi lainnya, Djarot menambahkan, yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja. Ini dilakukan agar para tenaga kerja Indonesia benar-benar dihargai. Caranya, dengan merevitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) yang terspesifikasi.
Didampingi oleh pasangannya, Sihar Sitorus, Djarot mencontohkan, kualitas pertukangan BLK ke Deli Serdang. Pariwisata spesialisasinya di Nias dan kawasan Danau Toba. Untuk holtikultura dipusatkan di Dairi dan Karo. Untuk perikanan dan pengolahan ikan laut, BLK diprioritaskan di Tanjungbalai dan Sibolga.
“Peningkatan keterampilan tenaga kerja ini didorong supaya mereka mendapatkan ISO, sehingga diakui dan dihormati di negara tujuan. Dengan demikian, kita bisa menekan ‘human trafficking’,” tambahnya.
Sebelumnya, Sihar Sitorus menegaskan, hal mendasar, adalah penyediaan lapangan pekerjaan yang kiranya mampu menahan warga untuk tidak mengadu nasib ke negeri orang.
“Lapangan untuk menangani ‘human trafficking’, kita harus memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Sumut. Karena hanya dengan kesejahteraan inilah desakan-desakan untuk mengeksploitasi anak perempuan dan penjualan organ tubuh dapat dihindari,” jelasnya.
Baca: Dukungan untuk DJOSS Terus Mengalir
Selain itu, Sihar mengatakan penekanan ‘human trafficking’ yakni dengan penegakan hukum yang tegas dan jelas pun harus dilibatkan. Dengan penjagaan ketat pintu-pintu masuk pelabuhan dengan melibatkan Polisi Air, Syahbandar, dan aparat penegak hukum lainnya. Termasuk Ia juga mengamini pernyataan Djarot, untuk memperketat pengiriman jasa TKI.
“Perizinan bagi pengiriman TKI pun harus jelas, harus tegas. Kalau ada yang kurang perizinannya, tidak boleh diizinkan untuk pengiriman TKI. Apalagi mengambil dari luar negeri untuk masuk ke Indonesia,” pungkas Sihar.
