Ikuti Kami

Pengelolaan Dana Desa, Eva: Contoh Keberhasilan Desa Ponggok

Berkat dana desa, desa itu dapat yang tadinya bisa dibilang tertinggal, kini telah menjadi desa makmur.

Pengelolaan Dana Desa, Eva: Contoh Keberhasilan Desa Ponggok
Eva Kusuma Sundari

Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi XI DPR RI Eva Kusuma Sundari berharap pengelolaan dana desa dapat digunakan sebijak mungkin untuk kemajuan desa.

Dalam penggunaan dana desa, politisi partai bersimbol Kepala Banteng itu mencontohkan kesuksesan Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Klaten, Jawa Tengah. Desa itu dapat yang tadinya bisa dibilang tertinggal, kini telah menjadi desa makmur.

Baca: Dana Desa Diharapkan Tingkatkan Ekonomi Pedesaan

"Melalui pemberdayaan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Tirta Mandiri yang bisa mendirikan 9 PT untuk berbisnis dan saham dimiliki oleh warga negara. BUMDes Tirta Mandiri berpenghasilan 10 M di tabun 2017, sehingga punya banyak kesempatan untuk membuat program-program santunan manula, membayar BPJS seluruh warga desa, bedah rumah, maupun subsidi bulanan untuk manula," ungkapnya, di Jakarta, Rabu (16/5).

Lebih lanjut Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur itu menuturkan bahwa, dengan kemandirian usaha yang dikelola Desa Ponggok, kini warga pun mendapat dana tambahan bulanan sekitar Rp500 ribu setiap bulannya dari saham yang dimiliki alah satu PT milik BUMDes Tirta Mandiri.

"Karena dana desa tujuannya adalah menggerakkan perekonomian desa untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran, maka sepatutnya BPK menggunakan audit kinerja sehingga bisa memfasilitasi pengelolaan keuangan yang output oriented, dan bukan audit keuangan," tuturnya.

Politisi Senayan itu menegaskan, dengan adanya audit kerja, dana desa yang sebesar Rp 60 triliun itu bisa terkawal efektifitasnya sesuai dengan fungsinya.

Eva memahami, dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial di pedesaan perlu adanya kekompakan dan transparansi dalam pengelolaan dana desa yang ada.

Baca: Perangkat Desa akan Dapatkan Penghasilan Tetap & Tunjangan

Sementara itu, Komisioner 5 BPK Isma Yatun, berharap agar para kepala desa tidak main-main dalam mengelola dana tersebut.

"Kita berharap para kepala desa menggunakan logika Money Follows Function sehingga penggunaan dana desa memberikan output maksimal. Implementasi asas-asas pengelolaan keuangan seperti Transparansi, Tertib dan Disiplin Anggaran, Partisipatif dan Akuntabel akan membantu tercapainya output yang maksimal tersebut," katanya.

Quote