Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengenang peristiwa Kudatuli, 27 Juli 1996 sebagai tragedi politik.
Kerusuhan ini, bermula dari intervensi pemerintah rezim Orde Baru terhadap perpecahan yang terjadi dalam tubuh Partai Demokrasi Indonesia (PDI), nama lama PDI Perjuangan.
Sebelumnya, pada 1993, Kongres PDI di Surabaya menyatakan Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum 1993-1998.
Namun, putri Bung Karno itu tidak mendapatkan 'restu' pemerintah. Pada 1996, muncul gerakan kongres yang diprakarsai 16 fungsionaris DPP PDI. Mereka hendak menggelar kongres untuk memisahkan diri dari PDI pimpinan Megawati.
Baca: Mega Ingatkan PDI Perjuangan Segera Bangun Monumen Kudatuli
Kelompok ini akhirnya menggelar kongres di Medan dan memilih Soerjadi sebagai ketua umum. Kubu ini mendapat dukungan dari pemerintah Orde Baru.
Dukungan pemerintah ini tercermin dari kehadiran Menteri dalam Negeri Yogie S Memet yang membuka dan menutup kongres PDI Soerjadi.
Dukungan juga muncul dari Kepala Staf Sosial Politik ABRI Letjen Syarwan Hamid. Menurutnya, pemerintah mengakui kepengurusan hasil Kongres Medan.
"Dulu ketua umum kan harus dapat restu dari Cendana," kata Djarot.
Sementara itu, dukungan terhadap kubu Megawati justru mengalir deras dari luar pemerintah.
Melalui mimbar bebas yang digelar di depan kantor DPP PDI Jalan Diponegoro, mahasiswa dan aktivis pro demokrasi menentang intervensi Orba terhadap PDI.
Mimbar bebas digelar selama beberapa hari. Sementara berbagai cara menyelesaikan perselisihan itu gagal. Puncaknya, kelompok yang menggunakan atribut Kongres Medan menyerang DPP PDI Jalan Diponegoro pada 27 Juli. Mereka melemparkan batu. Kerusuhan pun terjadi hingga meluas ke Jakarta Timur.
Imbasnya, lima orang meninggal, 149 mengalami luka-luka, dan 23 orang hilang.
Megawati yang mendapat dukungan publik, kala itu harus rela melepas tampuk kepemimpinannya. Ia mesti menahan diri untuk kembali memimpin PDI secara formal.
Peristiwa Kudatuli membuat Megawari menjalankan organisasinya secara bergerilya. Ia baru berhasil kembali ke panggung politik nasional setelah Soeharto jatuh akibat gelombang demonstrasi Mei 1998.
Megawati lantas mendirikan partai PDI Perjuangan pada 1998. Dari sana, PDI Perjuanhan bangkit dengan memenangkan Pemilu tahun 1999 dengan perolehan suara 33 persen.
Kemenangan PDI Perjuangan pada Pemilu 1999 tak lepas dari derasnya simpati publik ke PDI dan Megawati kala itu. Menurut Djarot, saat itu, PDI Perjuangan didukung dan diisi oleh orang-orang kelompok pinggiran termasuk preman.
Saat itu menurutnya, tak banyak orang yang berani masuk PDI Perjuangan.
"Orang-orang pintar pun enggak ada yang berani," katanya.
Djarot menyebut hanya rakyat kecil yang mau jadi anggota partai berlambang banteng gemuk bermoncong putih itu. Namun rakyat kecil yang punya hati nurani.
"Makanya disebut partai sandal jepit, partai wong cilik, karena anggotanya, pendukungnya wong cilik. Sandal jepit, kaum marhaen, kaum dhuafa," ujar Djarot.
Setelah itu, PDI Perjuangan terus menjadi partai besar. Meski sempat kalah oleh partai Demokrat dan menjadi oposisi selama kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dari pemilu ke pemilu PDI Perjuangan terus menjejaki tiga besar.
Djarot mengklaim, faktor yang membuat PDI Perjuangan menjadi besar adalah ketelatenan Megawati dalam membangun organisasi.
Selain itu, figur Megawati menjadi kunci yang sangat penting dalam kestabilan partai.
"Kuncinya sebetulnya ada pada figur ketua umum," kata Djarot.
Baca: Kudatuli, PDI Perjuangan Tabur Bunga di Diponegoro 58
Sistem PDI Perjuangan mulanya menganut demokrasi liberal. Pemilihan dilakukan dengan yang menggunakan perolehan suara. Namun, perselisihan terus terjadi saat pelaksanaan kongres.
Untuk mencegah perpecahan berulang seperti peristiwa 27 Juli silam, akhirnya PDI Perjuangan menggunakan sistem demokrasi terpimpin.
Selain itu, kata Djarot, partai juga merekam track record dan data hasil psikotes terhadap anggotanya dalam sebuah big data.
Data ini berada di situation room dan digunakan ketika terjadi perselisihan atau menyeleksi kader. Data ini hanya bisa diakses oleh kepala bagian tersebut dan Megawati.
"Hanya ibu ketua umum yang bisa melihat sama kepala situation room yang bisa melihat data itu," kata Djarot.
