Jakarta, Gesuri.id - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memimpin jajaran pengurus pusat partai menggelar tabur bunga dalam rangka memeringati Peristiwa 27 Juli 1996 yang kerap disebut sebagai Tragedi Kudatuli.
Baca: Puan: Jangan Sampai Data Pribadi Warga Bocor Saat Vaksinasi
Lokasinya adalah di kantor pusat partai di Jalan Diponegoro 58, Jakarta Pusat, Selasa (27/7), lokasi yang sama dimana kantor Partai Demokrasi Indonesia (PDI) diserang pada 25 tahun lalu.
Tampak sejumlah elite PDI Perjuangan hadir langsung dalam acara ini. Selain Hasto, hadir Wasekjen Sadarestuwati, dan Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat, Eriko Sotarduga, dan Ribka Tjiptaning. Hadir juga sejumlah perwakilan keluarga korban peristiwa Kudatuli, yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kerukunan (FKK) 124. Semuanya memanjatkan doa, lalu menaburkan bunga di halaman depan gedung tersebut.
Kata Hasto, pada era Orde Baru, demokrasi betul-betul dikendalikan serta dikontrol oleh kekuatan elite yang menindas, yang membungkam suara-suara rakyat. Di lokasi kantor PDI saat itu, mimbar demokrasi akhirnya didirikan sebagai respons hak kedaulatan rakyat.
Dan peristiwa Kudatuli tidak bisa terlepas dari upaya rezim Orde Baru berusaha mengintervensi terpilihnya Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI saat itu. Kantor partai sebagai simbol kedaulatan lalu diserang secara paksa dan menimbulkan banyak korban.
"Perjuangan kita belum selesai, termasuk di dalam menuntut kebenaran hukum atas peristiwa tersebut," tegas Hasto.
Baca: Soal Tudingan ICW, Ribka Tjiptaning: Kerja Saja Buat Rakyat!
Kata Hasto, PDI Perjuangan tidak akan pernah bosan datang ke Komnas HAM, mengingatkan perlunya pengadilan koneksitas agar mereka yang terlibat diadili. Seperti aktor-aktor politik sebagai penyusun skenario yang mencoba mematikan suara rakyat dengan menimbulkan korban jiwa di kantor DPP PDI saat itu.
"Ketika menaburkan bunga ini tentunya semangat kita bukan hanya untuk mendoakan arwah para korban, tetapi juga agar keadilan ditegakkan, keadilan yang sebenar-benarnya di mata hukum dan politik," tegas Hasto.
