Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira mengatakan dorongan untuk menghidupkan PMP/PPKn sudah datang dari berbagai elemen masyarakat.
Baca: Jokowi Perintahkan Secepatnya Evakuasi & Tangani Bencana NTT
“Degradasi moral dalam bertoleransi dan mengganggu kebhinekaan akibat minimnya pemahaman kehidupan berbangsa,” ujar Andreas, baru-baru ini.
Hanya saja untuk melakukan revisi UU Sisdiknas perlu political will dari Pemerintah.
"Baru kemudian disusun dalam silabus dan program kurikulum. Ini tugas Kemendikbud menghidupkan kembali moral Pancasila di SD," kata Andreas.
Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo menyampaikan, harapan anak muda itu sesuai dengan keinginan BPIP. Pihaknya menilai pemahaman generasi muda terhadap ideologi Pancasila kian melemah sejak era reformasi.
"Harapan BPIP kepada Mendikbud untuk segera merevisi UU Sisdiknas agar PMP bisa segera diajarkan pada tahun ajaran berikutnya," ucap Benny.
Ia menyadari ada trauma di masyarakat terkait pelajaran PMP di rezim Orde Baru. Namun ditegaskan, konsep baru PMP kelak tak politis dan bukan doktrinasi.
Survei Indikator Politik Indonesia kepada populasi anak muda berumur 17-21 tahun. Hasilnya, 49,4 persen anak muda menilai Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sangat perlu diajarkan kembali di sekolah.
Baca: Andreas Hugo Koordinasi Bantu Bencana Banjir di Adonara
Hanya 0,3 persen yang menyatakan kurang perlu. Dimana 98 persen anak muda menginginkan Pendidikan Moral Pancasila (PMP) atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) diajarkan di sekolah sejak usia dini.
Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi menjelaskan, 82,3 persen responden menyatakan mata pelajaran itu sebaiknya diajarkan sejak Sekolah Dasar (SD). "Bahkan 9,5 persen menilai kedua pelajaran itu harus diajarkan sejak usia dini (PAUD)," kata Burhanuddin beberapa waktu lalu. Dilansir kumparan.
