Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Sitorus memberi catatan pada rencana Pemerintah mengucurkan dana talangan ke BUMN.
Politikus PDI Perjuangan itu mengingatkan penjelasan lebih rinci bagi kebijakan dana talangan itu sangat dibutuhkan.
Baca: Deddy Kritisi Dana Humas Pemprov Kaltara
"Dana talangan itu sebuah nomenklatur yang butuh penjelasan lebih rinci dari sisi skema," tegas Deddy.
Selain itu, lanjut Deddy, dibutuhkan juga penjelasan rinci terkait legalitas kebijakan dana talangan tersebut.
"Dana talangan juga merupakan nomenklatur yang butuh penjelasan lebih rinci dari sisi legalitas!," tambah Deddy.
Menteri BUMN Erick Thohir sendiri menjelaskan, saat ini ada dua konsep dana talangan yang masih dalam pembicaraan Pemerintah.
Baca: Deddy Tegaskan Kaltara Jangan Dirusak Politik SARA
"Khusus dana talangan konsepnya sebenarnya ada dua, kemarin awalnya apakah Himbara yang meminjamkan, atau SPV yang ada di menteri keuangan," ujarnya.
Namun, Erick menuturkan, belum ada keputusan bentuk dana talangan ini. Adapun kebijakan pemerintah yang sudah final ialah penyertaan modal negara (PMN) dan pembayaran utang pemerintah ke BUMN
