Jakarta, Gesuri.id - Politisi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus menegaskan parktik-praktik Kursi komisaris BUMN yang mulai dibagi-bagi untuk Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, tak mementingkan aturan dan etika.
"Sudah biasa itu karena sekarang ini praktiknya adalah negara kekuasaan, soal hukum, aturan, moral dan etika bukan faktor penting," ujarnya Rabu (28/2/2024) dilansir detikNews.
"Ya suka-suka mereka lah," tuturnya.
Praktik politik seperti itu, disebut Dedy identik dengan memberikan posisi khusus kepada kawan. Namun sebaliknya jika kepada lawan politik.
"Jadi kalau ada kawan dikasih posisi khusus atau lawan dijerat kasus, itu hal yang biasa," kata dia.
PDI Perjuangan, kata dia, masih terus memantau situasi politik yang terjadi hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakhiri masa jabatannya.
"Kita tonton saja lah sampai Jokowi selesai masa jabatannya," ujarnya.
Soal bagi-bagi kursi komisaris BUMN kepada kalangan Prabowo-Gibran sebelumnya juga menuai kritik dari kalangan akademisi di pelbagai kampus Indonesia. Dari UGM, ada pakar politik Arya Budi. Menurutnya, pembicaraan soal bagi-bagi jabatan masih terlalu prematur untuk saat ini. Sebab, Pemilu 2024 belum selesai.
