Jakarta, Gesuri.id – Mantan Gubernur DKI Jakarta Djarto Syaiful Hidayat mengusulkan pusat pemerintahan yang baru tersebut adalah daerah otonomi khusus dengan sistem kepala pemerintahan daerahnya ditunjuk oleh pemerintah pusat.
"Sehingga di situ tidak perlu mengadakan Pilkada jadi lebih aman. Jadi daerah khusus betul tidak ada pilkada, tidak ada DPRD juga pastinya ya," tutur Djarot di Jakarta, Senin (26/8).
Baca: Hendrawan: Pemindahan Ibu Kota Pernah Dibahas di Komisi XI
Dengan adanya rencana pemindahan ibukota ke Kalimantan Timur (Kaltim), kata Djarot, akan membuat pemerataan pembangunan di Indonesia, khususnya di Kalimantan.
Sementara di sisi lain, Jakarta sebagai pusat ekonomi dan bisnis akan terus berlanjut.
Bahkan papar Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPP PDI Perjuangan ini memastikan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kaltim akan dapat mengurangi masalah yang ada di Jakarta.
"Iya masalahnya berkurang semua malah, seperti kemacetan, polusi, banjir berkurang iya dong. Kemudian pemukirman kumuh berkurang, sampah berkurang kan gitu ya, karena otomatis lebih longgar kan," kata Djarot.
Baca: Megawati Yakin Reunifikasi Korea Akan Terwujud
Djarot menegaskan dengan berpindahnya pusat pemerintahan, Jakarta justru semakin baik agar pusat pertumbuhan, pusat ekonomi, bisnis, pendidikan, wisata dan industri tidak terfokus di Jakarta atau secara umum di Pulau Jawa.
"Jakarta ini kan pusat segalanya semuanya ada di sini campur aduk. Sehingga daya tampung, daya dukungnya kalau sampai seperti ini ya berat siapa pun gubernurnya," ucap dia.
