Yogyakarta, Gesuri.id - Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merekomendasikan agar seleksi JPT (jabatan pimpinan tinggi) pratama di lingkungan pemerintah daerah (pemda) DIY dilaksanakan jujur terbuka.
Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan dapil Kota Yogyakarta, Eko Suwanto menyampaikan hal ini dalam rapat bersama Sekretaris Daerah DIY Gatot Saptadi, Kepala BKD dan Jajaran Badiklat saat membahas soal seleksi pejabat dan CPNS Pemda DIY di Yogyakarta, Rabu (21/11).
Baca: Peran Satlimas Diminta Dimaksimalkan Jelang Pemilu
"Kita ajak masyarakat bisa awasi seleksi JPT dan CPNS, jika menemukan masalah segera mengadukan ke DPRD agar bisa ditindaklanjuti," kata politisi muda PDI Perjuangan.
Sejumlah rekomendasi yang lain di antaranya adalah jika nanti dalam proses, formasi yang belum terisi oleh peserta tes CPNS, pemda DIY segera bisa konsultasikan ke pusat terkait kebijakan yang diambil.
Mengenai seleksi CPNS, Pemda DIY diharapkan ikuti perkembangan seksama dari Pemerintah terutama soal sistem ranking yang ada.
Komisi A DPRD DIY berharap, secara khusus setelah Januari 2019 dengan dilantiknya JPT pemda DIY bisa lari kencang kerja keras untuk wujudkan pelayanan publik yang prima dan raih kesejahteraan rakyat.
"Kita menegaskan lagi, komitmen kebijakan dan anggaran untuk peningkatan kualitas PNS dengan beasiswa bisa terus dijalankan agar kualitas SDM pemda DIY bisa meningkat," kata Eko Suwanto, anggota fraksi PDI Perjuangan dapil Kota Yogyakarta di DPRD DIY.
Seperti diketahui, pemda DIY mengajukan pengisian 1300 kursi CPNS yang dibutuhkan, namun hanya 766 yang disetujui oleh pemerintah pusat.
Di dalam raker Komisi A DIY bersama Sekretaris Daerah DIY, banyak disorot agar dalam pengisian JPT, tidak dilakukan bongkar pasang semata dan memperhatikan upaya peningkatan kualitas.
Baca: Masyarakat Diminta Awasi Pemutakhiran DPT Pemilu 2019
Termasuk terkait dengan pengisian kepala sekolah, agar bisa didorong untuk dijabat oleh sosok yang bisa memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas pendidikan DIY.
"Catatan khusus, ke depan pemda DIY agar memantau agar perilaku PNS agar tidak terpapar radikalisme dan paham terorisme. Ada beberapa laporan yang masuk dan membutuhkan perhatian, soal ini, " kata Eko Suwanto
