Semarang, Gesuri.id - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendukung wacana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, menghapus Ujian Nasional (UN).
Ganjar menilai sistem pendidikan nasional sudah saatnya berubah.
“Itu kan baru wacana, jadi diskusi dulu. Tapi memang sistem pendidikan harus berubah,” kata Ganjar, Semarang, Jawa Tengah, Minggu (15/12).
Ganjar menilai UN memang tidak bisa dipakai sebagai standar prestasi siswa dan ukuran untuk masuk ke jenjang perguruan tinggi. Menurutnya, UN hanya sebuah metode untuk memeriksa sejauh mana target yang dicapai dari sistem pendidikan nasional.
“Mungkin bisa digunakan cara atau metode yang lain. Saya sepakat itu. Apakah sifatnya ambil sampling berbagai sekokah dari Indonesia timur, tengah, barat. Sehingga, kita bisa mengukur secara nasional sistem pendidikan kita seperti apa," jelas Ganjar.
Selama ini, Ganjar mengakui pelaksanaan UN memang merepotkan orang tua dan murid. Imbasnya, pendidikan nasional dinilai siswa dan orang tua begitu berat.
"Mulai orang tuanya yang sibuk hingga anaknya yang juga stres. Itu yang membuat pendidikan terasa berat. Kemarin itu temanya kan memerdekakan pendidikan,” ungkap Ganjar.
Sementara, terkait sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), Ganjar meminta Nadiem tidak perlu tergesa-gesa. Ganjar menyatakan Kemendikbud sebaiknya melibatkan Pemerintah Daerah dalam menentukan kuota zonasi.
"Saya kira ada baiknya dimantapkan dulu. Dihitung dengan baik, sehingga keputusan yang akan diambil tidak menimbulkan masalah seperti tahun lalu," jelas Ganjar.
Apabila PPDB ke depan bisa berjalan baik, Ganjar menegaskan perlu ada evaluasi total sistem zonasi. Keruwetan sistem zonasi tahun lalu jangan sampai terulang pada pelaksanaan PPDB berikutnya.
"Jangan sampai seperti tahun lalu, saya harus telepon Pak Menteri, staf ahli, dan dirjen karena crowded-nya permasalahan yang terjadi di lapangan," pungkasnya.
