Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Ihsan Yunus mempertanyakan subsidi yang diberikan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) kepada lima perusahaan konglomerat sawit.
Subsidi itu diberikan berkenaan dengan kebijakan penggunaan bahan bakar nabati jenis biodiesel 20 atau biasa disebut B20 yang terdiri dari 20% campuran solar dan bahan bakar minyak kelapa sawit.
Baca: Ihsan Yunus Beri Solusi Konkrit Infrastruktur di Bukit Sari
“BPDPKS itu dananya dari komponen ekspor sawit dan harusnya peruntukannya untuk industri sawit. Apakah proporsional apabila 89% himpunan dananya diberikan untuk lima perusahaan besar dan sedikit sekali yang tersisa untuk masyarakat dan petani?” ujar Ihsan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VI DPR beserta Kementrian BUMN, Pertamina dan PTPN III, di Jakarta, (26/9).
Lima perusahaan sawit tersebut adalah Wilmar Group, Darmex Agro Group, Musim Mas, First Resources dan Louis Dreyfus Company (LDC) yang menerima total subsidi sebesar 7,5 triliun rupiah. Ihsan melihat ada kejanggalan antara biaya setoran yang diberikan perusahaan dengan subsidi yang didapatnya.
“Saya lihat ada kejanggalan di sini. Sebagai contoh, data yang sudah beredar di masyarakat itu setoran Wilmar Group ke BPDPKS saja hanya Rp 1,32 triliun, tapi subsidi dapat Rp 4,16 triliun. Darmex setor Rp 27,58 miliar, subsidi dapat Rp 1,11 triliun. Gap setoran dan subsidi yang diterima terlalu besar. Kalau saya pribadi mendorong BPK dan KPK masuk saja dan investigasi masalah ini supaya semua terang benderang,” lanjut Ihsan.
Baca: Michael Nilai Keberadaan PLTBm Tekan Impor Migas
Suasana rapat sempat memanas dan ada masukan dari anggota dewan untuk menutup rapat. Hal ini diakibatkan tidak hadirnya pihak dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan BPDPKS.
Namun karena perwakilan Kementrian BUMN, Pertamina dan PTPN III telah hadir, rapat tetap berlangsung walau ke depannya DPR berharap akan ada rapat lanjutan yang menghadirkan GAPKI dan BPDPKS.
