Jakarta, Gesuri.id - Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) pimpinan Noer Fajrieansyah Bidang Kehutanan, Narendra Kartiyasa Kiemas mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
Baca: KNPI Tolak Pemulangan Rizieq Sebagai Syarat Rekonsiliasi
Khususnya, kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, Cahyo R Muhzar karena telah melakukan pemblokiran terhadap Surat Keputusan (SK) kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KNPI pimpinan Noer Fajrieansyah.
Dengan pemblokiran itu, maka akses secara elektronik untuk melakukan pendaftaran/perubahan badan hukum, dengan menggunakan singkatan KNPI dan/atau Komite Nasional Pemuda Indonesia menjadi tertutup.
Sehingga tak ada lagi kelompok tertentu di masyarakat yang bisa mendaftarkan diri di Kemenkumham dengan menggunakan nama KNPI.
"Pemblokiran SK yang dilakukan Kemenkumham merupakan hasil kesepakatan kami dengan KNPI versi Abdul Azis," ujar Narendra di akun Facebooknya, baru-baru ini.
Narendra, yang juga Kepala Sekertariat DPP Banteng Muda Indonesia (BMI) ini, mengatakan kebijakan Kemenkumham itu menunjukkan Kementerian yang dipimpin Yasonna Laoly itu tetap berkomitmen untuk menjaga marwah KNPI agar terjaga dari para oknum yang hendak memecah belah pemuda dengan berupaya membentuk atau mengubah nama DPP KNPI.
Komitmen Kemenkumham itu ditunjukkan dengan tetap menjaga kesepakatan bersama antara KNPI Noer Fajrieansyah dan KNPI versi Abdul Azis melalui pemblokiran akses pendaftaran KNPI demi proses penyatuan pemuda kedepannya.
"Kesepakatan ini sengaja diajukan pada 21 Februari 2019 lalu agar tidak ada lagi oknum yang ingin mengubah ataupun membentuk organisasi baru dengan menggunakan unsur nama KNPI," papar Narendra.
Baca: Ganjar Minta KNPI Tak Usung Program Konvensional
Seperti diketahui, KNPI sempat terpecah menjadi beberapa versi. Ada KNPI pimpinan Noer Fajrieansyah, Abdul Azis dan Haris Pertama
