Berau, Gesuri.id - Politikus PDI Perjuangan Suriadi Marzuki mengaku kecewa terhadap Pemkab Berau, khususnya kepada kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kerap tidak hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Berau.
Menurutnya, bagaimana OPD bisa mengerti dan paham akan keluhan masyarakat jika diundang saja tidak bisa hadir dengan berbagai alasan. Hal ini katanya tentu tidak patut untuk dicontoh.
Baca: Andreas Hugo Apresiasi Untuk 3 Kemenangan Besar Timnas U-19
“Sudah sering terjadi. Bukan satu dua kali. Kami akan coba cari tahu alasan mereka apa,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Kekecewaan ini disebutnya tidak hanya dirinya yang rasakan, namun hampir seluruh anggota DPRD. Dikatakannya, pimpinan OPD yang diundang banyak yang melakukan perjalanan dinas.
“Kita akan telusuri apakah undangan memang datang ketika mereka berada di luar daerah atau tidak,” ujarnya.
Kemarahan Suriadi Marzuki tampak jelas, ia mengatakan setiap OPD yang diundang tentu membahas permasalahan yang terjadi di masyarakat dan masuk ke telinga DPRD, sehingga dengan digelarnya RDP ini, ia berharap permasalahan tersebut bisa segera terselesaikan, namun kepala OPD yang bertanggung jawab malah tidak hadir.
“Bukan sebatas pertemuan saja, tapi rapat yang kita rencanakan adalah melakukan pembahasan dan mencarikan solusi permasalahan dari masyarakat Berau. Jadi sangat disayangkan, sudah diluangkan waktu tetapi tidak hadir,” tegasnya.
Ia menambahkan, selaku pemilik kewenangan, seharusnya kepala OPD bisa hadir dan meluangkan waktu untuk duduk bersama membahas persoalan yang terjadi. DPRD selaku lembaga kontrol, sudah berupaya maksimal dalam mencari solusi yang terjadi di masyarakat.
“Hal ini bisa menjadi catatan. Beberapa kali mengadakan rapat, pemimpin maupun yang bisa mengambil kebijakan tidak hadir. Ini menyulitkan kita dalam menemukan solusi atas permasalahan yang ada,” terangnnya.
Suriadi berharap para pemimpin atau yang berwenang bisa mengambil kebijakan bisa lebih memperhatikan permasalahan ini. Sebagai wakil dari rakyat DPRD berupaya semaksimal mungkin dapat menyelesaikan permasalahan publik.
Baca: Kapolda Papua Barat Harus Tindak Tambang Ilegal & Alkohol
Untuk itu ia meminta kepada pemimpin atau unsur OPD bisa mendukung DPRD untuk menyelesaikan dan menemukan solusi apa saja permasalahan publik yang terjadi saat ini.
"Hal ini sangat disayangkan, kami harap diagenda mendatang kepala OPD terkait bisa memenuhi undangan kami," pungkasnya.
