Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menilai dana bantuan dari negara yang saat ini sebesar Rp 1.000 per suara sah yang diperoleh saat Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 masih belum mencukupi untuk menutup berbagai kebutuhan partai selama setahun.
Oleh karenanya, wacana kenaikan bantuan dana dari negara disambut baik.
Baca: Dana Saksi Pemilu Ditanggung APBN, Ini Saran Hasto
Djarot menyatakan setuju bila dana bantuan parpol dari APBN dinaikkan. Namun, kenaikan tersebut tidak terlalu fantastis, harus disertai sanksi bagi partai yang melanggar aturan, dan perubahan sistem pemilihan.
“Menurut saya memang dana bantuan parpol harus dinaikkan. Agak besar sekalian tapi tidak fantastis. Dan partai politik harus profesional betul. Kalau macam-macam dipenjara. Parpolnya juga bisa dibubarkan kalau masih korupsi dan korupsinya terbukti terstruktur,” kata Djarot di Jakarta, Rabu (28/11).
Ditanya berapa jumlah yang ideal, Djarot mengatakan angkanya bisa dipelajari lebih dalam. Saat ini, besarannya Rp 1.000 per suara sah untuk parpol yang memiliki wakil di DPR, dan Rp 1.500 per suara sah untuk parpol yang memiliki wakil di DPRD.
Bantuan negara yang belum mencukupi tersebut, lanjut Djarot, memaksa parpol menandalkan iuran anggota dan sumbangan baik dari kader maupun pihak luar.
“Kita lihat hasil pemilu depan ini. Kalau parpolnya makin sedikit, bolehlah dibesarkan (bantuan dari negara) sedikit. Karena jumlah parpolnya makin sedikit, pengawasannya juga makin ketat. Tak boleh lagi ada kasus orang partai mencuri duit negara demi membiayai parpol,” ungkap mantan wagub DKI Jakarta ini.
Selain itu, Djarot berpendapat kenaikan bantuan negara harus disertai perubahan sistem pemilihan di pemilu.
Baca: Mendagri Ajukan Anggaran Rp3,1 Triliun di RAPBN 2019
Saat ini, sistem pemilihan sangat liberal yang membuat biaya politik sangat mahal. Wacana yang pernah ditawarkan oleh PDI Perjuangan adalah sistem pemilihan proporsional tertutup.
“Saat ini sistemnya adalah proporsional terbuka. Sejumlah elemen lain juga mengusulkan agar sistem pilkada diatur ulang, di mana salah satu opsinya adalah pemilihan di DPRD. Biaya politik pasti jauh lebih murah,” tandasnya.
