Jakarta, Gesuri.id - Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) menyesalkan terjadinya pembakaran smelter nikel di Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.
Repdem berharap aparat hukum dapat segera mengusut tuntas kasus pembakaran smelter nikel ini.
Baca: Rizieq Ditahan, Tepat Untuk Residivis Pembuat Onar!
"Bagi Repdem, yang pertama harus diusut adalah kebenaran yang disuarakan para buruh tentang ketidak jelasan nasib buruh dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Aparat hukum harus obyektif tentang hal ini, jangan sampai terjadi pelanggaran hak-hak buruh," ujar Ketua Bidang Penggalangan Buruh DPN Repdem Abe Tanditasik, baru-baru ini.
Abe menegaskan, negara harus hadir dan membela nasib buruh. Ini mutlak dan tidak bisa ditawar. Apalagi berita yang beredar tentang terkatung-katungnya nasib buruh yang sudah bekerja selama 36 bulan, dari soal gaji, perlakuan dan kesejahteraan.
Hal penting yang kedua, lanjut Abe, adalah siapa yang melakukan provokasi pembakaran smelter itu. Sebab jika smelter sampai benar-benar tidak bisa beroperasi kembali, yang paling dirugikan adalah buruh itu sendiri.
"Kehilangan kesempatan bekerja, apalagi di saat perekonomian global tengah terpuruk karena pandemi adalah seburuk-buruknya mimpi buruk bagi buruh," ujar Abe.
Repdem menilai, dua sisi itu harus diperhatikan secara berimbang oleh aparat hukum. Jangan sampai yang melakukan provokasi atau pelaku pembakaran ternyata bukan buruh yang bekerja di smelter tersebut.
"Jika itu yang terjadi, maka ini bisa jadi ada aktor intelektual di belakangnya. Kepentingan provokator seperti ini hanya oportunis dalam perang bisnis yang tidak sehat dan membuat kegaduhan. Bila cukup bukti adanya provokator ini, harus segera ditangkap, diusut relasinya dan dihukum berat dengan tuduhan sabotase," ujar Abe.
Namun, lanjut Abe, apabila memang benar terjadi kesewenang-wenangan terhadap buruh seperti yang diberitakan, manajemen smelter juga harus bertanggung jawab di muka hukum.
Baca: Repdem Puji Ketegasan Polisi ke Pengawal Bersenjata Rizieq
Repdem juga berharap semua pihak, baik negara, pengusaha dan buruh bisa saling bahu membahu dan berjuang untuk bersama-sama keluar dari ancaman krisis.
" Kuncinya, semua saling menghargai dalam pemenuhan hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya," pungkas Abe.
