Jakarta, Gesuri.id - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengatakan peringatan Hari Kartini menjadi momentum menegaskan peran perempuan turut serta dan berkontribusi dalam memajukan bangsa.
"Perempuan Indonesia kini leluasa menjalani karier dan dapat berprestasi di berbagai bidang, antara lain, pendidikan, olahraga, politik, pemerintahan, ekonomi, dan sosial," kata Puan Maharani melalui pernyataan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu (21/4).
Baca: Partai: Cita-cita dan Gagasan Kartini Membebaskan
Hari Kartini diperingati setiap tanggal 21 April bertepatan dengan hari kelahiran RA Kartini. RA Kartini ditetapkan sebagai pahlawan nasional, karena kegiatannya dinilai menangkap semangat emansipasi bagi kaum perempuan.
Menurut politisi PDI Perjuangan ini, peran perempuan dimulai dari skala terkecil yakni turut menentukan kemajuan keluarga dan lingkungannya, dan meluas secara berjenjang hingga di tingkat negara.
"Pemerintahan Presiden Joko Widodo berkomitmen memberi ruang lebih luas untuk kemajuan kaum perempuan Indonesia. Kaum perempuan bisa menyejahterakan dirinya, keluarganya, kemudian lingkungannya. Itu yang harus dimiliki setiap perempuan," kata Puan.
Baca: Teladani Kartini, Partai Siapkan Kader Perempuan Terbaik
Putri Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri ini menjelaskan, penetapkan tanggal 21 April sebagai Hari Kartini, ditetapkan melalui Keputusan Presiden RI Nomor 108 Tahun 1964 pada 2 Mei 1964, oleh Presiden Soekarno.
Menurut Puan, semangat Kartini dalam mencerdaskan bangsa dan memperjuangkan emansipasi perempuan harus terus dijaga.
"Habis gelap terbitlah terang. Kalimat penuh makna dari Kartini itu harus menginspirasi kita untuk menjadi bangsa yang optimistis dan mandiri untuk bekerja sama mencapai tujuan yang lebih baik," ujarnya.
Puan juga memberikan perhatian pada literasi nasional yang menjadi fokus perjuangan Kartini.
Pemerintah Indonesia, kata dia, melakukan banyak cara dalam menekan angka buta huruf di seluruh Indonesia, di antaranya dengan menggalang relawan literasi dan membangun lebih dari 6.000 taman bacaan masyarakat (TBM).
Puan menjelaskan untuk menambah kecepatan menekan angka buta huruf, Presiden Joko Widodo telah menggulirkan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan menyetujui delapan butir literasi yang salah satunya adalah pengiriman buku secara gratis melalui Kantor Pos setiap 17 Agustus.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, sekitar 3,4 juta orang Indonesia masih tercatat buta huruf. Jumlah 3,4 juta jiwa tersebut, menurun dari tahun 2014 yang mencapai 5,9 juta. Dari angka buta huruf tahun 2017, sebanyak 2.258.990 di antaranya adalah perempuan.
