Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramesti membenarkan masih banyak permasalahan yang terjadi dengan tenaga guru dan tenaga kependidikan.
Dalam tinjauan Komisi X DPR RI ke lapangan, mayoritas permasalahan nyata adalah carut marut pengangkatan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) honorer menjadi ASN.
Pernyataan Agustina ini usai Panitia Kerja Pengangkatan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Menjadi Aparatur Sipil Negara (Panja PGTKH-ASN) Komisi X DPR RI beraudiensi dengan sejumlah perwakilan kepala daerah tingkat kabupaten/kota di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/3).
Baca: Bupati Karolin Perjuangkan Nasib PPPK & GTK Honorer
Audiensi membahas permasalahan GTK Honorer serta masukan dan evaluasi pengangkatan GTK honorer menjadi ASN.
Hadir dalam forum ini di antaranya Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi, Wakil Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono, Bupati Landak Karolin Margret Natasa, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur H. Himam Haris, dan Kepala Diknas Kabupaten Pasuruan Ninuk Ida Suryani.
Mereka menyampaikan belum ada sosialisasi atau pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terkait dengan skema penganggaran untuk membiayai gaji dan tunjangan ASN yang diangkat melalui program 1 juta PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
Baca: Agustina Beri Kabar Bahagia Seleksi PPPK Bagi Guru & GTK
Di sisi lain, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2020 tentang PPPK Pasal 5 ayat 2 Tentang Gaji dan Tunjangan PPPK yang bekerja di instansi pemerintah daerah dibebankan pada APBD. Sedangkan, APBD tidak memiliki kemampuan untuk membayar tunjangan yang dimaksud.
Karenanya, lanjut Agustina, bahan paparan yang disampaikan para narasumber akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDPU ini, dan substansinya akan menjadi rujukan dalam penyusunan rekomendasi Panitia Kerja PGTKH-ASN Komisi X DPR RI kepada Pemerintah.
Politisi PDI Perjuangan itu juga mendesak pemerintah untuk memberikan sosialisasi dan pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terkait dengan skema penganggaran untuk membiayai gaji dan tunjangan ASN yang diangkat melalui program 1 juta PPPK.
