Padang, Gesuri.id — Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Albert Hendra Lukman, mengkritik lambannya respons pemerintah daerah dalam menangani dampak kabut asap kiriman dari provinsi tetangga.
Ia mendesak pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota terdampak segera mengambil langkah konkret untuk melindungi masyarakat dari paparan polusi udara.
Albert menilai, penanganan kabut asap tidak cukup hanya dengan menyampaikan informasi mengenai memburuknya kualitas udara dan menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi siswa sekolah. Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengambil langkah pencegahan yang lebih nyata agar risiko kesehatan masyarakat dapat diminimalkan.
Baca: Empat Keberhasilan Ganjar Pranowo Selama Menjadi Gubernur
Salah satu langkah yang dinilai mendesak ialah menerbitkan surat edaran yang mengimbau masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Imbauan tersebut, kata Albert, perlu disertai pembagian masker secara luas, terutama bagi warga yang tetap harus beraktivitas di tengah kondisi udara yang tercemar.
“Soal kabut asap ini, saya bingung dengan pemimpin daerah kita di Sumbar ini. Apalagi pemerintah provinsi, tidak satu pun pejabat kita di provinsi yang mengomentari soal kabut asap ini, semua diam seribu bahasa. Sementara indeks kualitas udara dengan adanya kabut asap ini sangatlah buruk,” ujar Albert saat diwawancarai di Padang, Minggu (18/10).
Ia juga menyoroti respons Pemerintah Kota Padang sebagai pemerintah daerah yang berada di ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Menurut Albert, langkah preventif berupa pembagian masker secara luas dan imbauan resmi kepada masyarakat belum terlihat.
Padahal, perlindungan terhadap warga perlu menjadi perhatian ketika kualitas udara memburuk akibat kabut asap.
Baca: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda
“Ini menjadi tanda tanya bagi saya. Kok tidak ada langkah-langkah preventif yang dilaksanakan pemerintah kita? Yang ada cuma disampaikan bahwa kualitas udara memburuk dan untuk anak sekolah diberlakukan kebijakan PJJ. Tidak ada surat edaran atau imbauan lebih lanjut menghadapi kabut asap ini,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan dan PKB DPRD Sumbar tersebut.
Albert berharap pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota terdampak segera memperkuat koordinasi dan mengambil langkah perlindungan yang terukur.
Selain mengeluarkan imbauan penggunaan masker dan menyediakan masker bagi masyarakat, pemerintah juga perlu meningkatkan edukasi mengenai risiko paparan polusi udara. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat mengurangi risiko kesehatan selama kabut asap masih memengaruhi kualitas udara di Sumatera Barat.
