Pangandaran, Gesuri.id - Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata menegaskan, selama memimpin, menata dan mengelola Pangandaran, dirinya berlandaskan pada ideologi kerakyatan.
Dan dengan ideologi kerakyatan tersebut, Jeje Wiradinata melawan pragmatisme di Pemerintahan.
Baca: Kesejahteraan Warga Pangandaran, Orientasi Jeje di 2021
Jeje mengungkapkan ide tersebut didapat dari berbagai pengalaman selama dirinya meniti karir dari mulai menjadi anggota DPRD dan Ketua DPRD Ciamis, Wakil Bupati Ciamis hingga Bupati Pangandaran.
"Keberhasilan pemimpin dalam mengelola Pemerintahan salah satunya adalah melawan pragmatisme dengan ideologi kerakyatan," kata Jeje.
Politikus PDI Perjuangan itu menambahkan, implementasi dari ideologi kerakyatan tersebut diantaranya dengan memaksimalkan program Pemerintah yang dibiayai dari keuangan negara untuk masyarakat.
"Formulasi APBD Kabupaten Pangandaran lebih diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan belanja publik," tambah Jeje.
Belanja publik tersebut, ungkap Jeje, diantaranya memaksimalkan pembiayaan pendidikan dan kesehatan secara gratis, infrastruktur dan penataan pariwisata.
"Penerapan program yang menjadi prioritas seperti pendidikan dan kesehatan gratis, infrastruktur dan penataan pariwisata, maka perlu keseriusan dalam mengalokasikan anggaran," terangnya.
Strategi dasar untuk mewujudkan program prioritas adalah dengan cara melakukan efesiensi anggaran di tubuh birokrasi.
"Kalau Pangandaran ingin cepat berkembang dan maju, maka kos birokrasi yang dinilai tidak penting harus dihilangkan," paparnya.
Setelah kos birokrasi yang tidak penting dihilangkan, target selanjutnya adalah merealisasikan kebutuhan dasar masyarakat.
Baca: Pilkada Pangandaran, Jeje Komunikasi Erat dengan 5 Partai
"Hasil pemikiran saya dalam mengelola anggaran dan melakukan pemetaan di Pemerintah Daerah Pangandaran selama satu periode saat ini menjadi kepuasan masyarakat Pangandaran," sambung Jeje.
Berdasarkan hasil survey, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Pangandaran saat ini berada pada angka 85 persen.
"Kebijakan yang sudah dilakukan dan bermanfaat untuk masyarakat harus dijaga dan disempurnakan lebih baik lagi," pungkasnya.
