Ikuti Kami

DPRD Minta Pemprov Jateng Tegas Terapkan Pembatasan Sosial

Bambang menilai Pemprov Jateng kurang tegas menerapkan pembatasan sosial sehingga kasus Covid-19 masih terus bertambah.

DPRD Minta Pemprov Jateng Tegas Terapkan Pembatasan Sosial
Ketua DPRD Jawa Tengah (Jateng), Bambang Kusriyanto.

Semarang, Gesuri.id - Ketua DPRD Jawa Tengah (Jateng), Bambang Kusriyanto mendesak Pemerintah Provinsi Jateng bertindak tegas dalam menerapkan pembatasan sosial (social distancing).

Bambang menilai Pemprov Jateng kurang tegas menerapkan pembatasan sosial sehingga kasus Covid-19 masih terus bertambah.

Baca: Banteng Blitar Sosialisasi Cegah Covid dan Beri Bantuan

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Jateng, hingga Kamis (14/5), jumlah kasus positif Covid-19 tercatat sebanyak 1.107 orang, sedangkan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 4.140 orang.

“Kami melihat masih banyaknya pemudik terutama dari Jakarta lolos ke Jateng dan meningkatnya aktivitas di pasar tradisional menjelang Idul Fitri,” kata Bambang.

Bahkan Bambang menilai kebijakan larangan mudik yang diterapkan pemerintah tidak berjalan dengan baik sehingga banyak pemudik dari Jakarta yang diduga membawa Virus Corona masuk ke Jateng.

Politisi yang biasa disapa Bambang Kribo ini menyatakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah seharusnya bisa mengantisipasi peningkatan kasus Covid-19 yang diperkirakan Mei 2020.

“Sudah diprediksi kalau Mei 2020 menjadi puncak penyebaran Covid-19 karena menjelang Idul Fitri ada tradisi mudik dan belanja masyarakat. Harusnya bisa diantisipasi pemerintah dengan berbagai cara,” ujar Bambang.

Pemerintah, lanjutnya, kurang tegas menerapkan larangan mudik Lebaran serta penerapan protokol kesehatan di pasar-pasar tradisional.

Kondisi ini dikhawatirkan akan menyebabkan kasus Covid-19 di Jateng semakin bertambah karenya kesadaran masyarakat juga masih kurang.

“Pemprov Jateng agar bertindak tegas menerapkan pembatasan sosial guna menekan dan menghentikan penyebaran Covid-19,” katanya.

Baca: Andreas Nilai UMKM dan Informal Masih Jadi Anak Tiri

Mengenai penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jateng, menurut Bambang tidak sepakat karena pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki kemampuan yang sama dalam mengcover kebutuhan warganya.

“Kemampuan keuangan pemerintah kabupaten/kota di Jateng juga berbeda beda. Kalau harus mencover seluruh kebutuhan masyarakatnya saat PSBB rasa berat,” ujarnya.

Quote