Gorontalo, Gesuri.id - Sekretaris Komisi I yang membidangi hukum dan pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, Rahmat Rahman mengatakan, penyelesaian tapal batas antara Gorontalo dan Sulawesi Tengah, agar dipercepat.
"Sengketa ini berpotensi konflik horisontal jika tidak segera diselesaikan, maka Pemerintah pusat perlu segera turun ke daerah agar persoalan tapal batas yang dihadapi antardaerah ini bisa ditinjau langsung, khususnya masyarakat di perbatasan Gorontalo Utara, Kecamatan Tolinggula dan Buol, Kecamatan Palele, agar tidak hidup dalam kekhawatiran," ujar Rahmat di Gorontalo, Rabu (20/11).
Baca: Deisy Soroti Kelangkaan Pupuk di Gorontalo Utara
Ia mengatakan, bersama Komisi I dan para anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) III Sumalata Timur, Sumalata, Biau dan Tolinggula, sudah beberapa kali mengikuti agenda pertemuan untuk penyelesaian sengketa tersebut.
"Yang terakhir kemarin (Selasa, 19/11) pada pertemuan yang digagas Komite I DPD RI, di Jakarta, namun sayang masih mengambang sebab belum adanya pertemuan antara Gubernur Gorontalo dan Gubernur Sulawesi Tengah," ujar politikus muda PDI Perjuangan ini.
Sesungguhnya kata Rahman, dia secara pribadi berharap agar persoalan tapal batas tersebut segera selesai dengan keputusan-keputusan yang tidak merugikan masing-masing daerah, serta mampu mendamaikan masyarakat di wilayah perbatasan.
"Batas yang ada saat ini pun sebenarnya tidak perlu dipersoalkan hanya memang perlu ditegaskan kembali melalui produk hukum terbaru," ucapnya.
Khusus Gorontalo Utara, wilayah Tolinggula sudah semakin maju meski ada di perbatasan namun infrastrukturnya sudah tertata baik, sistem pemerintahan dari kabupaten hingga desa juga sangat baik, beberapa penghargaan diraih wilayah tersebut di tingkat pusat.
Baca: PDI Perjuangan Gorontalo Utara: Perlu Penajaman RAPBD 2020
Disamping itu, tata kelola pemerintahan daerah juga berjalan dengan baik hingga di desa-desa, pelayanan publik diantaranya kesehatan pun terus disempurnakan.
"Masyarakat Tolinggula sangat mencintai wilayahnya, maka tidak ada alasan jika dilakukan pergeseran tapal batas yang akan berdampak pada berpindahnya sebagian desa beserta masyarakatnya," pungkas Rahmat.
