Makassar, Gesuri.id - Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah (NA), mengatakan, kebijakan Pemerintah Provinsi dalam rangka pemanfaatan APBD itu sepenuhnya digunakan untuk kepentingan pembangunan di daerah.
“APBD kita itu memang telah diterapkan untuk pembangunan di tingkat daerah, sementara untuk Dana Alokasi Khusus kita telah peruntuhkan untuk fasilitas kesehatan,” katanya.
Bahkan sekarang ini, lanjut mantan Bupati Bantaeng dua priode ini menjelaskan, salah satu rumah sakit regional Pemerintah Provinsi yang dikerjasamakan dengan Pemerintah Kota Parepare, dalam waktu dekat ini juga akan diresmikan bersama, yaitu RS Hasri Ainun Habibie.
“Saya bersama dengan Pemerintah Kota Parepare dan stakeholder yang ada, telah berkomitmen bersama untuk peresmian RS regional pertama di luar Kota Makassar nantinya, saya sangat berterima kasih kepada pemerintah kota yang telah berkolaborasi dalam percepatan pembangunan,” pungkas dia.
Sementara itu, Menpan-RB, Tjahjo Kumolo, menuturkan, pemerintah hari ini harus berpikir bagaimana untuk penyederhanaan birokrasi (Reformasi Birokrasi) yang bertujuan pada percepatan perizinan usaha, serta penataan tata kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien.
“Tujuan kita sangat jelas dengan penyederhanaan birokrasi maka kemudian akan berdampak pada baiknya sistem pelayanan yang ada di daerah, dan itu yang kemudian diharapkan masyarakat kita,” pungkasnya.
Walikota Parepare, Taufan Pawe, mengatakan, Pembangunan RS Hasri Ainun Habibie yang merupakan pembangunan RS regional pertama di luar Makassar, merupakan bagian dari Komitmen Pemerintah Provinsi dalam menghadirkan percepatan pembangunan dan pelayanan dasar kepada masyarakat.
“Ini bagian dari Komitmen Pemerintah Provinsi dalam mewujudkan RS Regional pertama di luar Makassar tersebut, dan ini tentunya bagian dari pemikiran bagaimana warga Sulsel yang jauh dari Luwu, jauh dari Tana Toraja tidak perlu lagi ke Makassar karena ada wilayah penyangga di Kota Parepare, yang mana RS Regional ini ke depannya masih akan terus dihadirkan pada beberapa kabupaten Kota lagi,” ujar Taufan.
Walikota bergelar doktor hukum ini meminta kepada pengurus dan anggota DPD ADHI Sulsel, agar bersama-sama berpikir untuk kemajuan Provinsi Sulsel, dan khususnya kemajuan Kota Parepare ke depannya.
“Saya meminta agar hadirnya organisasi ini mampu memberikan kontribusi yang besar, terkhusus dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan hukum, maka perlu ADHI ini hadir untuk berdiskusi bersama pemerintah,” tandasnya.
