Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Pantas Nainggolan memastikan DPRD siap memberikan dukungan hukum, untuk percepatan transformasi Jakarta menuju kota global.
Pantas menyatakan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, telah mencanangkan target Jakarta masuk 50 besar kota global pada 2029. Pantas menilai target tersebut harus ditopang dengan kerja keras, dan kolaborasi semua pihak.
Baca: Ganjar Nilai Ada Upaya Presiden Prabowo Rangkul PDI Perjuangan
"DPRD harus siap memberikan dukungan, berupa landasan-landasan hukum yang diperlukan, agar pemerintah DKI Jakarta bisa melakukan lompatan-lompatan, menuju kota global," ujar Pantas dalam acara Balkoters Talk, bertajuk 'Akselerasi Langkah Strategis Jakpro Wujudkan Jakarta sebagai Kota Global', di Pressroom Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (10/10).
Ia menegaskan, DPRD DKI Jakarta akan berperan aktif dari sisi regulasi. Sebagai contoh, DPRD DKI Jakarta baru saja menyelesaikan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Jaringan Utilitas. Regulasi itu akan menjadi pijakan penting pembangunan infrastruktur kota.
Menurutnya, Jakarta tidak mungkin menjadi kota global, tanpa dukungan hukum yang kuat. Sehingga regulasi itu menjadi dasar percepatan di berbagai sektor strategis. "Semua kota global tidak hanya secara fisik, tetapi juga harus berdampak terhadap seluruh masyarakatnya," katanya.
Pantas menekankan, pembangunan harus paralel, antara infrastruktur dan kesejahteraan warga. Dia berjanji, DPRD DKI Jakarta akan terus mengawal kebijakan strategis tersebut. "Saya berharap kolaborasi lintas sektor, akan mempercepat terwujudnya visi Jakarta kota global," kata Pantas.
Baca: Ganjar Dukung Gubernur Luthfi Hidupkan Jogo Tonggo
Politisi senior PDI Perjuangan itu menyatakan, Jakpro merupakan BUMD strategis dalam mewujudkan kota global. Pantas menilai Jakpro memiliki peran besar, dalam melakukan terobosan pembangunan kota, dan diharapkan menjadi penggerak utama percepatan proyek strategis.
"Saya mengapresiasi sejumlah program yang telah dijalankan Jakpro. Karena pembangunan kota global, tidak cukup mengandalkan pemerintah dan BUMD, tapi perlu adanya keterlibatan swasta, dalam proyek-proyek strategis," ucapnya.
