Jakarta, Gesuri.id — Anggota DPR RI Said Abdullah mendorong pemerintah daerah memperkuat upaya mitigasi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Jawa Timur.
Ia menilai, penanganan bencana yang berulang setiap musim kemarau perlu diiringi langkah pencegahan, penyediaan sumber air berkelanjutan, serta pemulihan kawasan hutan guna mengurangi risiko bencana di masa mendatang.
Said menegaskan, penanganan kekeringan dan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan bantuan darurat dan pemadaman api. Pemerintah perlu memetakan wilayah rawan, mengidentifikasi penyebab bencana, serta menyiapkan strategi mitigasi yang berorientasi pada perlindungan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
“Kita prihatin melihat saudara-saudara kita di berbagai daerah harus menghadapi krisis air, sementara pada saat yang sama kebakaran terjadi di sejumlah kawasan pegunungan. Kejadian seperti ini berulang hampir setiap musim kemarau. Karena itu yang harus diperkuat adalah mitigasinya. Jangan menunggu sumur mengering atau hutan terbakar baru semua bergerak,” kata Said melalui rilis yang disampaikan kepada Parlementaria di Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres
Menurut Said, wilayah yang berulang kali mengalami kekeringan harus menjadi prioritas dalam penyediaan akses air bersih secara berkelanjutan. Bantuan air melalui tangki tetap dibutuhkan dalam kondisi darurat, tetapi perlu disertai pembangunan solusi jangka panjang agar masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan setiap musim kemarau.
“Kalau setiap tahun desa yang mengalami kekeringan relatif sama, persoalannya sebenarnya sudah bisa dipetakan. Tangki air sangat dibutuhkan dalam keadaan darurat, tetapi tugas kita adalah memastikan pada tahun-tahun mendatang masyarakat di desa tersebut tidak terus menunggu tangki datang,” ujarnya.
Ia juga menyoroti hubungan antara kerusakan hutan dan ketersediaan air. Menurutnya, kerusakan kawasan hutan dapat mengganggu fungsi daerah tangkapan air sehingga meningkatkan risiko dampak kekeringan bagi masyarakat. Karena itu, perlindungan hutan dan pencegahan karhutla perlu menjadi bagian integral dari upaya pengurangan risiko bencana.
“Karhutla dan kekeringan saling berhubungan. Hutan adalah penyangga kehidupan dan daerah tangkapan air. Kalau hulunya rusak, masyarakat di hilir akhirnya menerima dampaknya. Karena itu menjaga lingkungan harus ditempatkan sebagai bagian dari perlindungan terhadap masyarakat,” katanya.
Kader PDI Perjuangan Salurkan Bantuan di Sejumlah Daerah
Said turut mengingatkan pesan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri agar kader menjadi Pandu Ibu Pertiwi. Ia mengatakan, pesan tersebut perlu diwujudkan melalui tindakan nyata dalam membantu masyarakat terdampak bencana sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
Dalam beberapa bulan terakhir, struktur dan kader PDI Perjuangan di Jawa Timur telah menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang menghadapi kekeringan dan karhutla.
Di Bojonegoro, anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Abidin Fikri bersama jaringan partai menyalurkan sekitar 262 ribu liter air bersih ke 52 titik terdampak kekeringan. Sementara itu, DPC PDI Perjuangan Gresik menyalurkan sekitar 20 ribu liter air bersih kepada masyarakat di Randuboto, Sidayu.
Distribusi air bersih juga dilakukan di sejumlah daerah lain, antara lain Nganjuk, Tuban, Trenggalek, Tulungagung, Sampang, Banyuwangi, Bangkalan, Bondowoso, dan Lamongan.
Di Lamongan, unsur partai bersama kader di lembaga legislatif dan eksekutif menyalurkan air bersih secara serentak ke enam desa yang tersebar di lima kecamatan. Informasi mengenai wilayah yang mengalami kesulitan air dihimpun melalui struktur Ranting dan Pengurus Anak Cabang (PAC) untuk mempercepat penyaluran bantuan.
Said menilai, keberadaan struktur organisasi hingga tingkat desa dapat mendukung deteksi dini terhadap potensi bencana. Informasi mengenai sumber air yang mulai mengering, lahan pertanian yang kekurangan air, maupun kemunculan titik api perlu segera disampaikan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
“Kekuatan PDI Perjuangan ada pada struktur yang sampai ke desa. Ranting dan PAC harus menjadi mata dan telinga. Kalau sumber air mulai mengering, sawah mulai kekurangan air atau muncul titik api, informasi harus bergerak cepat agar pertolongan juga cepat,” ujarnya.
Dalam penanganan karhutla, struktur PDI Perjuangan di Kota Batu turut membantu memenuhi kebutuhan logistik petugas dan relawan yang menangani kebakaran Gunung Butak. Di Magetan, kader dikerahkan untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Sementara itu, penanganan kebakaran di kawasan Gunung Lawu dan Gunung Botak di Ngawi antara lain dilakukan melalui pembasahan area terdampak dan pembuatan sekat bakar untuk membantu mengendalikan penyebaran api.
Said menambahkan, PDI Perjuangan Jawa Timur menyiapkan 200 relawan dan 20 tangki air untuk membantu masyarakat terdampak kebakaran di kawasan Arjuno, Ringgit, dan Welirang.
Ia menegaskan, keterlibatan kader dalam penanganan bencana merupakan bentuk gotong royong untuk membantu masyarakat, bukan untuk mengambil alih tanggung jawab pemerintah. Kegiatan di lapangan juga menjadi sarana untuk memahami persoalan yang perlu diselesaikan melalui kebijakan jangka panjang.
Pemulihan Ekosistem Pascakebakaran Perlu Diperkuat
Selain mendorong pencegahan, Said meminta pemulihan kawasan hutan pascakebakaran menjadi bagian penting dari penanganan karhutla. Setelah api berhasil dipadamkan dan kondisi dinyatakan aman, evaluasi perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat kerusakan vegetasi, habitat, sumber mata air, serta daerah tangkapan air.
Baca: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda
Hasil evaluasi tersebut, lanjutnya, perlu menjadi dasar pelaksanaan rehabilitasi hutan yang disesuaikan dengan kebutuhan ekologis setiap kawasan. Upaya pemulihan juga perlu memperhatikan keberlanjutan sumber air dan kebutuhan masyarakat yang terdampak.
“Api padam bukan berarti pekerjaan selesai. Hutan yang terluka harus dipulihkan, sumber air harus dijaga, dan masyarakat yang terdampak harus dipastikan kembali mendapatkan akses air. Menolong manusia dan merawat alam berasal dari tanggung jawab yang sama: menjaga kehidupan,” ungkapnya.
Said menekankan, keberhasilan mitigasi kekeringan dan karhutla harus diukur berdasarkan penurunan dampak bencana, bukan semata-mata dari jumlah bantuan yang disalurkan atau kegiatan pemadaman yang dilakukan.
Menurutnya, semakin sedikit desa yang mengalami krisis air setiap tahun dan semakin kecil luas kawasan hutan yang terbakar merupakan indikator penting keberhasilan upaya pencegahan dan pemulihan lingkungan.
“Ukuran keberhasilan kita bukan berapa banyak tangki yang dikirim atau berapa kali kita memadamkan api. Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah semakin sedikit desa yang setiap tahun mengalami krisis air dan semakin kecil kawasan hutan yang terbakar. Itulah mitigasi yang harus kita bangun bersama,” pungkas Said.
