Yogyakarta, Gesuri.id – Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan, Eko Suwanto mendorong Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) untuk melakukan deteksi dini terhadap munculnya gerakan radikalisme dan terorisme.
"Pemda DIY ini memiliki pasukan yang tidak sedikit jumlahnya. Jumlahnya 30.858 personel. Ini yang sedang kita coba koordinasikan dengan TNI dan Polri. Satlinmas ini kita dorong menjadi lembaga yang mampu melakukan deteksi dan pencegahan dini munculnya aksi radikalisme dan terorisme," ungkap Eko melalui keterangan tertulis yang diterima Gesuri.id, Rabu (24/7).
Baca: Trimedya: Aksi Terorisme 'Berstandar Ganda'
Dalam konferensi pers di DPRD DIY sehubungan diselenggarakannya diskui bertema Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum terhadap Aksi Radikalisme dan Terorisme, Kamis (25/7), Eko menyampaikan begitu Satlinmas resmi menjadi lembaga maka bisa bekerjasama dengan aparat yang berwenang.
"Anggota Satlinmas ini keseharian hidup di tengah-tengah masyarakat, mereka bisa memberikan informasi dan juga berbagai laporan kepada aparat TNI, Polri dan Pemda DIY. Kedepan kita perlu perkuat konsolidasi dan koordinasi Satlinmas dengan Babinkamtibmas dan Babinsa untuk menjaga keamanan dan perdamaian di wilayah pedesaan atau kelurahan," kata Eko yang saat ini menjabat Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta.
Adapun narasumber diskusi tersebut adalah Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof Drs KH Yudian Wahyudi MA PhD serta Kapolda DIY Brijen Pol Drs Ahmad Dofiri MSi.
Menurut Eko, selain Linmas, Pemda DIY juga memiliki Jaga Warga dan FKDM yang jumlah personelnya juga terbilang tidak sedikit. Personel Jaga Warga yang hidupnya berbasis pedesaan maupun kelurahan sebenarnya potensial untuk diberdayakan guna mendukung langkah-langkah serta upaya-upaya memberantas intoleransi, radikalisme dan terorisme.
Diakui atau tidak, lanjut Eko, eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia, kerukunan dan perdamaian di Indonesia faktanya dihadapkan pada berbagai ancaman dan tantangan.
Berdasarkan penelitian bersama yang dilakukan Kesbangpol DIY dan Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 2017 tahun 2017, DIY memiliki peta kerawanan sosial termasuk adanya ancaman tumbuh kembangnya radikalisme, ekstrimisme, intoleransi, separatisme dan terorisme.
Baca: Presiden Jokowi: Terorisme & Radikalisme Ancaman Serius
"Kita dukung peningkatan kerjasama Pemda, perguruan tinggi dan tokoh masyarakat dalam mendukung Polri dan TNI menjaga Pancasila dan NKRI sekaligus memberantas bahaya intoleransi dan terorisme serta menghancurkan kekuatan pendukung ide negara yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI," kata politisi muda PDI Perjuangan itu.
Dari diskusi itu diharapkan diperoleh strategi pencegahan sekaligus penegakan hukum untuk menghadapi aksi-aksi tersebut, ditinjau dari berbagai aspek.
