Pontianak, Gesuri.id - Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Kalbar Thomas Aleksander mengungkapkan pembangunan di Kalbar sesuai aturan yang berlaku serta berkelanjutan.
Adanya klaim, anggapan atau penilaian bahwa pembangunan di Provinsi Kalbar saat ini dimulai dari nol, menurut Thomas, itu yang perlu diluruskan.
Baca: PDI Perjuangan Kalbar Sepakati Pemotongan Anggaran
“Kita mengusung konsep pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Jadi jangan mengenolkan pembangunan. Kalau mulai dari nol, berarti tidak ada pembangunan sama sekali donk selama ini,” kata, , ditemui di DPRD Provinsi Kalbar, Rabu (19/09/2018).
Thomas mencontohkan, pembangunan yang dilakukan pada masa Gubernur Kalbar, Usman Dja’far diteruskan di masa kepemimpinan Cornelis. “Demikian juga dengan apa yang telah dilakukan Pak Cornelis sebagai Gubernur Kalbar selama sepuluh tahun, mesti diteruskan Pak Sutarmidji sebagai gubernur yang baru,” paparnya.
Pembangunan seperti itulah, tegas Thomas, yang disebut dengan sustainable development. “Siapapun gubernurnya, tetap melanjutkan pembangunan yang sudah berjalan,” ucapnya.
Misalnya pembangunan di bidang infrastruktur, lanjut Thomas, kalau masih ada yang belum baik atau belum selesai di masa Gubernur Cornelis, tinggal diteruskan Gubernur Sutarmidji. “Jadi, tidak mengenolkan segala sesuatu, tidak mengenolkan pembangunan,” jelasnya.
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalbar ini mengungkapkan, sesuai Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalbar Nomor 505 Tahun 2016, panjang jalan Provinsi Kalbar mencapai 1.534,75 Kilometer.
Dari total panjang jalan tersebut, yang sudah dikerjakan pada masa Gubernur Cornelis hampir seribu kilometer, tepatnya 927,644 Kilometer. “Ini data dari PU (Pekerjaan Umum), bukan dari saya,” ucap Thomas.
Kalau dipersentasekan, panjang jalan yang sudah dibangun selama sepuluh tahun kepemimpinan Cornelis itu, sudah mencapai sekitar 70 persen, hampir 80 persen. “Nah, sisanya (yang belum selesai-red) inilah yang mesti diteruskan gubernur selanjutnya, Pak Sutarmidji,” jelas Thomas.
Secara kasat mata, tegas Thomas, pembangunan infrastruktur di era Gubernur Cornelis, sudah berjalan sangat baik. Termasuk dalam hal bagaimana dia menerjemahkan pemahaman masyarakat dan Pemerintah Pusat (Pempus).
Di era Gubernur Cornelis, perbatasan dibangun. Bisa dilihat bagaimana Entikong, Jembatan Tayan, Ruas Jalan Pontianak-Kalteng, Pontianak-Entikong, Sambas-Aruk, Badau-Lubuk Antu.
Kalaupun ada penelitian-penelitian dari luar, terkait perkembangan pembangunan infrastruktur di Provinsi Kalbar, kata Thomas, jangan diterima mentah-mentah. “Kita mesti mengetahui metodologi seperti apa, apakah sampling-nya setiap kabupaten/kota, atau hanya melihat dari luar,” papar Thomas.
Baca: Karolin Hibur dan Dukung Tim Kalbar U14 di Bali
Lantaran faktanya, lanjut dia, pembangunan infrastruktur di Provinsi Kalbar yang diawasi BPKP, BPK-RI, Dirjen dan lainnya, terbukti sudah berjalan 70 persen.
“Ini penting untuk dicermati bersama. Karena faktanya seperti itu,” jelas Thomas.
