Minahasa Utara, Gesuri.id - Tak hanya sekadar perangkat SKPD, peran camat sangat strategis salah satunya menjaga stabilitas sosial dan keamanan di wilayahnya. Karenanya, seorang camat harus bisa membaca setiap gelagat dan encermati dinamika yang terjadi di tengah masyarakat.
Demikian disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat memberi sambutan di acara Rapat Koordinasi Camat Regional I dengan tema, "Peran Strategis Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan," di Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Kamis (30/8).
Baca: Menteri Tjahjo Tekankan Langkah Stabilkan Politik Daerah
Rapat koordinasi camat, menurut Tjahjo sangat penting. Dan, ia merasa bersyukur, rakor camat bisa dihadiri Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto.
Ia berterima kasih Menkopolhukam bersedia meluangkan waktu untuk hadir. Tjahjo berharap Menkopolhukam bisa memberikan masukan yang tentunya sangat berharga untuk meningkatkan peran dan kinerja para camat.
"Kami mohon masukkan sehingga peran camat sebagai koordinator dalam rangka untuk mencermati gelagat perkembangan dan dinamika yang ada di daerah dalam rangka mewujudkan stabilitas daerah itu akan bisa terlaksana dengan baik," kata Tjahjo.
Tjahjo juga melaporkan pada Menkopolhukam, bahwa rakor camat yang digelar di Minahasa, dihadiri para camat terbaik dari berbagai daerah antara lain dari Papua, Papua Barat Maluku, Maluku Utara dan dari pulau Sulawesi. Rencananya, pada minggu kedua bulan September, akan digelar rakor camat regional II yang akan diadakan di kota Semarang.
"Dan regional tiga mewakili Kalimantan dan Sumatera yang akan diadakan di kota Palembang," katanya.
Tjahjo meminta para peserta rakor menyimak dengan serius arahan dari semua narasumber. Sebab itu akan jadi bahan masukan berharga untuk mengoptimalkan peran dan posisi camat.
"Saya mohon nanti arahan dari Pak Menkopolhukam bisa menjadi bagian daripada usulan kami untuk ada rakor Menkopolhukam dan rapat kabinet untuk bisa membahas secara komperhensif peran yang ada," kata Tjahjo.
Selain dari Menkopolhukam, lanjut Tjahjo, nanti akan ada arahan dari sisi keamanan dan ketertiban dari Inspektur Pengawasan Umum Mabes Polri. Dan juga paparan dari Panglima Kodam Merdeka. Tjahjo pun kemudian mengingat, agar para camat dalam menjalankan fungsi dan perannya, melibatkan semua elemen. Karena di kecamatan itu tidak sekadar ada camat. Tapi ada Kapolsek, Danramil sampai Babinsa.
Baca: Penanggulangan Terorisme Demi Lindungi HAM
"Ada juga struktur BIN yang punya mata dan telinga sampai di tingkat RT dan RW. Ada juga tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama di lingkup kecamatan yang ada," kata Tjahjo.
Politisi PDI Perjuangan ini berharap, lewat rakor yang digelar para camat makin paham akan peran dan posisinya yang memang strategis. Sehingga para camat mampu menyelenggarakan pemerintahan di kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018.
