Jakarta, Gesuri.id - Komisi I DPR RI menggelar rapat internal terkait fit and proper test Calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.
Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin mengatakan fit and proper test nanti akan membahas sejumlah hal.
Baca: Wakasad dan Pangkostrad Berpeluang Gantikan Andika Perkasa
"Tetapi biasanya akan bebas berbicara ya, mulai misalnya tentang respons terhadap geopolitik dan geostrategis ya,terutama misalnya fokus masalah situasi yang aktual soal di Papua atau situasi aktual tentang di Laut China Selatan," kata TB Hasanuddin, Kamis (4/11).
Setelah itu, Hasanuddin mengatakan Calon Panglima TNI akan menjelaskan bagaimana meningkatkan kemampuan para prajurit dalam bidang profesionalisme melalui pelatihan dan pendidikan.
"Mungkin juga akan dibahas dipertanyakan tentang alutsista ya, pembangunan alutsista yang notabene 2019-2024 itu adalah renstra terakhir dari minimum esenssial force," katanya.
"Kemudian juga upaya-upaya meningkatkan disiplin dan bagaimana juga menjaga agar prajurit itu sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan menjadi prajurit profesional tidak berbisnis dan juga tidak bermain politik praktis, itu ya yang mungkin nanti akan sekitar itu," tambah Politisi PDI Perjuangan itu.
Namun, TB Hasanuddin memprediksi bahwa jalannya fit and proper test akan lancar.
"Akan berjalan lancar aman dan diselenggarakan cepat begitu, waktunya ya diputuskan," tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajukan nama KSAD Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto.
Baca: Srikandi Banteng Ini Galakkan Target Harian Vaksinasi
Hal itu disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani saat menerima surat presiden (surpres) calon Panglima TNI yang diserahkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/11).
"Presiden mengusulkan satu nama calon Panglima TNI, untuk dapat persetujuan. Karena itu Pak Setneg, presiden sampaikan surpres mengenai usulan calon Panglima TNU atas nama Jenderal Andika Perkasa," ungkap Puan.
Puan mengatakan, DPR melalui Komisi I akan segera memproses surat tersebut untuk mempersiapkan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).
