Jakarta, Gesuri.id - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menolak usulan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto terkait wacana pembangunan lembaga pemasyarakatan (lapas) di pulau-pulau terpencil.
Yasonna menganggap pembangunan lapas di pulau-pulau terpencil akan membuat pro dan kontra dikalangan masyarakat.
Baca: Bersama Komisi III, Yasonna Bahas DIM RUU Pemasyarakatan
Selain itu pembangunan lapas dipredksi akan membengkak, karena membutuhkan biaya distribusi yang tidak sedikit.
"Nanti kalau soal apanya lapas di pulau terpencil kan sudah pernah didiskusikan. Ya kita lihat pros and cons-nya (pro-kontra), biaya lebih besar," ungkap Yasonna.
Namun, menurut Politikus PDI Perjuangan itu, Lapas di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah (Jateng) dirasa sudah cukup dan letaknya juga di pulau yang terpisah.
"Kalau mau kita mau buat nambah lagi Nusakambangan sudah cukup, sudah cukup ya," ujarnya.
Lebih lanjut Yasonna mengungkapkan, soal lapas di pulau terpencil ini tidak dibahas dalam Rancangan Undang-undang Pemasyarakatan yang kini sedang dibahas antara Menkumham, MenPAN RB dan Komisi III DPR.
Baca: Jokowi Gratiskan Mesin & Tabung Gas LPG Nelayan dan Petani
Dan pemerintah mengharapkan bahwa RUU ini bisa diselesaikan pada periode saat ini. Agar masalah di lapas ini bisa terselesaikan.
"Supaya masalah-masalah reformasi dan restrukturasi lapas bisa kita lakukan dengan baik, agenda-agenda pembenahan bisa menjadj lebih baik, pendekatan-pendekatan baru kita introdusir dalam pembinaan warga binaan kita," urai Yasonna.
