Hulu Kapuas, Gesuri.id - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Yanto angkat bicara mengenai Sekitar 500 warga di perhuluan sungai Kapuas, Kecamatan Putussibau Selatan wilayah Kapuas Hulu Kalimantan Barat belum memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (e - KTP).
Persoalan itu kata Yanto merupakan persoalan serius menyangkut hak pilih masyarakat dalam Pemilu.
Baca: Tjahjo Segera Terbitkan Aturan Percepatan Pembuatan e-KTP
Jika memang benar masih banyak warga Hulu Kapuas belum melakukan perekaman e - KTP, kata Yanto, Pemerintahan Daerah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil harus mengambil langkah dengan melakukan perekaman e - KTP ke daerah tersebut.
"Saya rasa itu persoalan serius harus ada sikap dari Dukcapil dan KPU Kapuas Hulu untuk mengatasi persoalan tersebut, karena berkaitan dengan hak pilih masyarakat pada Pilkada yang di wajibkan memiliki e - KTP," kata Yanto di Hulu Kapuas, Sabtu (26/5).
Jika itu tidak segera diatasi kata Yanto, dapat menimbulkan persoalan pada Pilkada mendatang, sebab sudah pasti masyarakat yang tidak punya e - KTP atau pun tidak ada Surat keterangan sementara (Suket) tidak akan bisa menggunakan hak pilih pada Pilkada.
"Pembatasan, penyimpangan dan peniadaan hak pilih merupakan pelanggaran HAM, Jadi kami meminta Dukcapil dapat mengambil langkah," pinta dia.
Baca: Komarudin Watubun: Segera Lakukan Perekaman e-KTP di Papua
Disampaikan Yanto, jika pun Dinas terkait melakukan perekaman jemput bola minimal seminggu sebelum perekaman e - KTP mesti di informasikan terlebih dahulu kepada masyarakat, karena masyarakat di perhuluan sungai Kapuas mungkin ada yang masih bekerja.
"Kita pun minta masyarakat untuk pro aktif, karena yang namanya e - KTP itu sangat penting tidak hanya untuk hak pilih, namun juga untuk urusan dalam kehidupan sehari - hari," kata Yanto juga sebagai Anggota DPRD Fraksi PDIP Kapuas Hulu.
