Hal ini terkait terpidana kasus hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra yang menjadi buron namun bisa masuk ke Indonesia tanpa terdeteksi.
Oleh : Heru Guntoro, Selasa, 14 Juli 2020 23:35 WIB
Salah satu cara agar masyarakat tertib dalam pencatatan sipil, serta dapat menjamin hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
Oleh : Effatha Gloria V.G. Tamburian, Jum'at, 29 Mei 2020 13:56 WIB
Masih ada 8.577 orang atau 0.31 belum lakukan perekaman KTP elektronik.
Oleh : Heru Guntoro, Jum'at, 24 Januari 2020 13:00 WIB
Djarot meminta Mendagri Tito Karnavian merampung permasalahan blanko E-KTP.
Oleh : Heru Guntoro, Kamis, 28 November 2019 11:00 WIB
Tito menegaskan akan mencari solusi untuk mengatasi kekurangan blangko e-KTP.
Oleh : Elva Nurrul Prastiwi, Selasa, 26 November 2019 21:09 WIB
Komisi II DPR RI mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyelesaikan persoalan e-KTP.
Oleh : Heru Guntoro, Selasa, 26 November 2019 19:00 WIB
Hugua meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian segera menuntaskan polemik mengenai e-KTP.
Oleh : Heru Guntoro, Kamis, 07 November 2019 11:30 WIB
Mendagri mengatakan perekaman KTP elektronik telah mencapai hampir 99 persen, di seluruh wilayah di Indonesia.
Oleh : Heru Guntoro, Jum'at, 09 Agustus 2019 16:30 WIB
Ia menjelaskan, modus pencurian data pribadi oleh si pemulung data.
Oleh : Effatha Gloria V.G. Tamburian, Jum'at, 02 Agustus 2019 09:28 WIB
Pemanggilan Yasonna dalam kapasitasnya saat itu sebagai mantan anggota II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan.
Oleh : Heru Guntoro, Selasa, 25 Juni 2019 15:00 WIB
Saksi untuk tersangka anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golangan Karya Markus Nari (MN).
Oleh : Effatha Gloria V.G. Tamburian, Selasa, 25 Juni 2019 12:03 WIB
Kemendagri memastikan data-data yang disampaikan ke KPU merupakan data terkini.
Oleh : Gabriella Thesa Widiari, Kamis, 20 Juni 2019 13:00 WIB
WNA tidak memiliki hak suara dalam Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Oleh : Hiski Darmayana, Kamis, 14 Maret 2019 16:30 WIB
Masyarakat diminta aktif mengurus dokumen kependudukan khususnya melakukan perekaman e-KTP.
Oleh : Gabriella Thesa Widiari, Selasa, 12 Maret 2019 07:46 WIB
Tetapi tidak bisa memilih dalam pemilu karena tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 198 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Oleh : Heru Guntoro, Senin, 04 Maret 2019 12:30 WIB
TKN menilai hal tersebut dapat mendelegitimasi penyelenggara pemilu.
Oleh : Gabriella Thesa Widiari, Rabu, 27 Februari 2019 19:30 WIB
Hal tersebut setelah beredar gambar KTP-e milik warga negara asing yang bentuk dan warnanya sama seperti KTP-e milik warga negara Indonesia.
Oleh : Heru Guntoro, Rabu, 27 Februari 2019 17:00 WIB
Eko menilai adanya peraturan daerah terkait kependudukan yaitu Perda 9/2015 perlu terus disosialisasikan.
Oleh : Elva Nurrul Prastiwi, Sabtu, 26 Januari 2019 11:00 WIB
Menurut Tjahjo, masing-masing daerah diminta melakukan sejumlah langkah untuk bisa mengantisipasi kemungkinan terjadi ceceran e-KTP.
Oleh : Elva Nurrul Prastiwi, Jum'at, 21 Desember 2018 10:00 WIB
Pemusnahaan tersebut merupakan langkah tepat guna menghindari kemungkinan penyalahgunaan.
Oleh : Elva Nurrul Prastiwi, Rabu, 19 Desember 2018 17:00 WIB
/rendering in 0.1343 [104]
