Jakarta, Gesuri.id - Kader PDI Perjuangan, Novita Gulo, menyoroti persoalan tata kelola dan transparansi pasar modal di tengah kejatuhan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Jumat (16/10/2026).
Ia menilai, kepercayaan investor tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh transparansi proses perizinan, transaksi saham, dan pembiayaan perbankan yang melibatkan perusahaan besar.
“Pasar tidak ambruk karena MSCI. Pasar ambruk karena akal-akalan di sekitar kekuasaan. Kepercayaan tidak bisa dibeli dengan intervensi. Bersihkan dulu wajahnya, baru bicara soal cermin,” demikian kritik Novita dalam pernyataannya mengenai gejolak pasar modal Indonesia yang di kutip dari Akun Istagram Moncong Putih Selasa (20/10/2026).
Novita menyoroti dinamika saham PT Bayan Resources Tbk (BYAN), terutama terkait penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tiga anak usaha perusahaan tersebut yang berdekatan waktunya dengan rencana pembelian saham oleh PT Jhonlin Baratama milik pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam.
Menurut Novita, rangkaian peristiwa tersebut memunculkan pertanyaan mengenai transparansi dan kesetaraan akses informasi di pasar modal. Ia menilai, investor perlu memperoleh kepastian bahwa proses perizinan dan transaksi saham berjalan secara transparan serta sesuai ketentuan.
Sebelumnya, tiga anak usaha Bayan, yakni PT Tiwa Abadi, PT Tanur Jaya, dan PT Fajar Sakti Prima, sempat menghadapi kendala operasional karena persetujuan perubahan RKAB belum terbit. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kemudian menyetujui perubahan RKAB ketiga perusahaan tersebut pada September 2026.
Persetujuan itu terbit setelah adanya kesepakatan bersyarat mengenai rencana pengalihan sekitar 30 persen saham BYAN kepada PT Jhonlin Baratama. Namun, Kementerian ESDM menyatakan penerbitan RKAB dilakukan setelah perusahaan memenuhi persyaratan yang berlaku dan tidak terkait dengan rencana transaksi saham tersebut.
Novita juga menyoroti harga transaksi saham yang disebutnya jauh di bawah harga pasar reguler. Ia mempertanyakan bagaimana akses terhadap transaksi tersebut dapat berlangsung dan apakah seluruh investor memiliki kesempatan yang setara dalam memperoleh informasi material.
Menurutnya, transparansi menjadi krusial karena ketimpangan informasi berpotensi merugikan investor ritel yang tidak memiliki akses setara terhadap informasi maupun peluang transaksi.
Selain persoalan harga saham dan perizinan, Novita mengangkat pertanyaan mengenai sumber pendanaan transaksi yang disebut berasal dari kredit bank milik negara. Ia menilai, struktur pembiayaan dan kualitas agunan perlu dijelaskan secara terbuka untuk memastikan pengelolaan risiko dilakukan secara hati-hati.
“Kalau nilai jaminan runtuh, siapa yang menanggung?” demikian pertanyaan yang disampaikan dalam kritiknya terhadap penggunaan pembiayaan perbankan dalam transaksi tersebut.
Novita menilai, persoalan ini tidak semestinya berhenti pada perdebatan mengenai faktor eksternal yang memengaruhi pergerakan pasar. Menurutnya, kredibilitas pasar modal juga bergantung pada kejelasan tata kelola, keterbukaan informasi, dan keyakinan bahwa tidak ada pihak yang memperoleh perlakuan istimewa.
Gejolak IHSG pada Jumat (16/10/2026) memang berlangsung di tengah tekanan jual yang besar dan kekhawatiran investor terhadap prospek status pasar Indonesia dalam penilaian MSCI. Namun, Novita mengingatkan bahwa upaya memulihkan kepercayaan investor juga perlu disertai evaluasi terhadap tata kelola pasar dan transparansi kebijakan.
Baginya, kepercayaan investor tidak cukup dibangun melalui regulasi di atas kertas. Kepastian bahwa aturan diterapkan secara konsisten, informasi tersedia secara adil, serta risiko transaksi dikelola secara bertanggung jawab menjadi faktor penting bagi kredibilitas pasar modal Indonesia.
