Jakarta, Gesuri.id - Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) sepakat untuk menciptakan iklim kondusif dalam Pemilihan Umum (Pemilu) serentak yang dijadwalkan pada 14 Februari 2024 mendatang.
"Kesepakatan yang didapatkan dalam rapat koordinasi APDSI ini, diharapkan bisa menjadi pemicu semangat badan legislatif di daerah untuk mendorong jajaran pemerintah daerah mengambil langkah terbaik dalam menyelesaikan masalah yang timbul, dengan harapan tercipta situasi kondusif menjelang pesta demokrasi," kata Ketua APDSI Prasetyo Edi Marsudi dalam keterangan di Jakarta, Selasa (25/10).
Rapat tersebut sendiri, kata Ketua DPRD DKI Jakarta ini, tidak saja sebagai sarana untuk menyamakan persepsi suatu permasalahan yang terjadi baik di tingkat pusat maupun daerah.
Baca: PDI Perjuangan Telah Kantongi Sejumlah Nama Untuk Pilgub DKI
"Tetapi juga sebagai langkah aspiratif yang di lakukan oleh asosiasi saat menyikapi problematika yang terjadi di lapangan," ujar Prasetyo.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengimbau demi terlaksananya pemilu serentak yang kondusif, maka seluruh jajaran pemerintah serta masyarakat harus menjalankan kewajiban sesuai ketentuan yang telah disepakati.
Mulai dari penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), juga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) diminta harus sesuai jalur (on the track) tugas, fungsi dan kewenangan. Lalu bertindak netral dan berintegritas, serta menjamin hak pilih setiap masyarakat.
"Kalau Pemerintah, harus menjamin ketersediaan anggaran, memberikan fasilitasi bagi penyelenggara, peserta dan masyarakat sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan," ucapnya.
Kemudian, untuk peserta Pemilu yakni partai politik, calon legislatif dan pasangan calon harus mendeklarasikan taat prosedur dan mekanisme pemilihan, mengikuti proses pemilihan dengan baik, siap menang dan siap kalah, serta menjauhi politik uang, kampanye hitam, hoaks juga kecurangan lainnya.
Baca: Panda Nababan: Jokowi dan Paloh 2 Kali Beda Selera
Sedangkan untuk masyarakat selaku pemilih, diharapkan menjadi aktor utama terwujudnya Pemilu yang bebas dari politik uang, sehingga terwujudnya suasana kondusif, aman, damai, tertib dan lancar.
"Masyarakat harus datang ke TPS (tempat pemilihan suara), karena kesadaran terhadap pembangunan daerah, bukan karena iming-iming uang atau hadiah," tutur Suhajar.
Adapun kegiatan yang diikuti oleh seluruh DPRD DKI dan Sekretariat Dewan se-Indonesia selama tiga hari hingga Rabu (26/10) ini, dibekali materi oleh narasumber dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
