Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi I DPR RI Rudianto Tjen berharap kasus dugaan kebocoran data pemilih tetap (DPT) Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera diusut tuntas.
Pelaku pencurian data harus ditindak tegas dan diproses hukum.
Politisi PDI Perjuangan itu menyayangkan kejadian ini. Rudi khawatir, data tersebut disalahgunakan sehingga dapat merugikan masyarakat.
Baca: Stafsus Jokowi Tegaskan Indonesia Lebih Baik Dipimpin Ganjar
"Jangan sampai kejadian ini bisa terulang dan akhirnya merugikan bangsa dan negara kita," kata Rudianto Tjen, Rabu (6/12).
Pasca kejadian ini, Rudi berharap seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) baik lingkup publik maupun privat untuk meningkatkan keandalan sistem keamanan siber dan perlindungan data pribadi dalam setiap sistem elektronik yang mereka miliki sesuai ketentuan perundang-undangan.
Diketahui, Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya
"Untuk itu kita mengImbau kepada semua institusi yang mungkin yang sudah ataupun belum bocor dan sebagainya kita coba bikin suatu sistem security yang baik, kita jaga data-data kita ini," kata Rudi.
"Jangan sampai sampai bocor lagi dan disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kita harapkan kalau pemerintah juga bisa memproteksi ini semua supaya tidak terulang lagi di waktu yang akan datang," lanjut legislator kelahiran Sungailiat, Bangka tersebut.
Baca: Ternyata Ini Zodiak Ganjar Pranowo, Berikut Karakternya
Di sisi lain, Rudi memiliki kekhawatiran kasus dugaan kebocoran data pemilih tetap (DPT) di KPU ini berdampak terhadap adanya kecurangan pada penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang.
"Kalau khawatir, pasti. Kan kita nggak tahu dicuri ini untuk apa, kalau memang disalahgunakan ya sangat kita khawatirkan dan sangat kita sayangkan. Makanya kita harapkan pemerintah dan aparat keamanan bisa cepat bertindak tegas jangan sampai ini disalahgunakan dan akhirnya mengacaukan proses pemilihan umum kita yang akan datang," pungkasnya.
