Jakarta, Gesuri.id - PDI Perjuangan meminta agar struktur partai di tingkat pusat hingga daerah setiap tahunnya memperingati Tragedi Kudatuli atau kerusuhan dua puluh tujuh Juli 1996.
Ketua DPP PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning mengatakan Tragedi Kudatuli penting untuk diperingati sebagai pengingat sejarah partai yang pernah memperjuangkan reformasi dan hak-hak masyarakat dalam berdemokrasi.
“PDI Perjuangan setiap malam 27 Juli DPC, DPD, DPP membuat renungan dan tabur bunga di daerahnya masing-masing. Itu sebagai bentuk perlawanan bahwa kita masih tetap memperingati peristiwa 27 Juli,” kata Mbak Ning dalam diskusi bertajuk 'Refleksi Peristiwa 27 Juli 1996' di kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (27/7).
Baca: Ganjar Bakar Semangat Kader PDI Perjuangan Jakarta
Di sisi lain, Mbak Ning mengaku kecewa lantaran Tragedi Kudatuli hingga kini tidak masuk dalam daftar kasus pelanggaran HAM berat
yang diakui pemerintah.
Padahal, banyak korban yang berjatuhan akibat tindakan represif aparat keamanan dalam perisitiwa kelam yang terjadi 27 tahun silam tersebut
“Forum Komunikasi Kerukunan (FKK) 124 WhasApp saya Mbak Ning masa kita ngga dibilang pelanggaran HAM berat. Korbannya aja masih variatif lho ada yang bilang 5, 14, ada 104,” tutur Ribka.
Lebih lanjut Mbak Ning menyampaikan bahwa Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyarankan agar PDI Perjuangan membangun kekuatan dengan partai lain di parlemen agar pengusutan Tragedi Kudatuli dibuka kembali.
Baca: PDI Perjuangan Tuntut Komnas HAM Usut Kasus Kudatuli
Menurutnya, hal itu sejalan dengan perintah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang telah menyatakan bahwa kasus Kudatuli tidak akan pernah ditutup.
“Usman bilang membangun kekuatan dengan partai lain di parlemen untuk mengusulkan supaya kasus ini tetap dibuka. Kalo Ketum (Megawati) sudah jelas di Rakernas PDI Perjuangan mengatakan kasus 27 Juli tidak pernah ditutup,” ungkapnya.
Lebih lanjut Mbak Ning menambahkan, dirinya mengaku heran pada kinerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang belum juga menyelesaikan kasus Kudatuli.
