Waingapu, Gesuri.id - Ketua DPRD NTT, Ir. Emelia Julia Nomleni atau yang akrab disapa Emi Nomleni menegaskan perempuan tidak boleh takut untuk berpartisipasi dalam politik.
Baca Hasto: KPU Harus Betul-Betul Jadi Wasit Dalam Pemilu 2024
"Perempuan jangan takut untuk masuk di dunia politik. Politik harus ada laki-laki dan perempuan sehingga ada keseimbangan dalam perencanaan yang dapat memenuhi kebutuhan laki-laki dan perempuan," tegas srikandi kelahiran Kupang, 19 September 1966 itu, kepada poskupangcom, Selasa (14/6).
Menurutnya, perempuan tidak boleh terus menerus terjebak dalam ketakutan-ketakutan yang selama ini dilabelkan kepada perempuan seperti lemah, tidak mampu, atau tidak berkualitas. Namun demikian, tentunya perempuan harus juga mempersiapkan diri dengan baik.
Selain itu, perempuan juga perlu mengubah mindset yang selama ini terekam bahwa politik itu kotor, politik itu milik laki-laki. Sehingga, lanjut dia, perempuan dapat mengubah citra politik terlebih dahulu, karena dengan politik maka bisa mengubah tatanan masyarakat.
"Kita mengatur berbagai kebijakan di negara ini dari lahir sampai mati itu politik. Jadi menurut saya, jika perempuan mengetahui dan memahami politik secara baik dan benar, perempuan akan mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara sehingga dapat berperan dan berkontribusi dalam memperjuangkan nasib perempuan Indonesia, NTT melalui berbagai kebijakan dan regulasi baik melalui partai politik maupun parlamen di semua tingkatan, dari DPRD Kabupaten/Kota sampai DPR RI," tegas alumni Fakultas Teknik UKI Jakarta itu.
Ia juga mengatakan, di sisi yang lain, secara konstitusional partai politik bertanggung jawab untuk melakukan penguatan dan pendidikan politik bagi kader perempuan.
Oleh karena itu, apabila sejak dini kesadaran melakukan rekrutmen pada kader perempuan muda itu berjalan, maka pendidikan pendidikan politik akan berjalan baik dan saatnya tersedia kader kader perempuan yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan.
"Ini juga yang saya sampaikan dalam Pertemuan Komisi Perempuan Pra Sinode ke-43 Gereja Kristen Sumba (GKS) di Gedung Ibadah Gereja Kristen Sumba Jemaat Mambitul pekan lalu," ujar Emi Nomleni.
Dalam pertemuan dengan tema "aku adalah yang awal dan yang akhir" dan sub tema perempuan gereja mampu menemukan dirinya dalam peran politik ekonomi budaya untuk menghadapi tantangan era digital di masa pandemi itu, Emi Nomleni menyampaikan materi tentang Pendidikan Politik Perempuan.
"Pada intinya, saya mengajak seluruh perempuan untuk tidak takut masuk dunia politik. Dunia politik itu tidak hanya milik laki laki," tegas perempuan pertama yang memimpin DPRD NTT itu.
Ia juga menilai dalam ranah politik meskipun hak perempuan telah dijamin dalam undang-undang negara RI bahkan dunia, namun hak yang diberikan itu masih sangat abstrak.
Karena itu, lanjutnya, untuk menerjemahkan hak yang abstrak menjadi suatu yang nyata, maka diperlukan upaya sungguh-sungguh dan serius dari semua pihak.
Ia menekankan perempuan dan laki-laki sejak kelahirannya telah diberikan hak dan kedudukan yang sama di seluruh bidang kehidupan, baik hukum, ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial, budaya dan sebagainya.
Menurutnya, gerakan emansipasi telah membawa kesadaran akan kesetaraan gender bagi perempuan dan laki laki.
Meski demikian dalam kenyataannya, telah terjadi penyimpangan yang mengakibatkan adanya tindakan diskriminasi laki-laki terhadap perempuan.
Ketua DPD I PDI Perjuangan NTT itu menyebut meski ruang bagi keterlibatan perempuan dalam politik telah dibuka, namun belum sepenuhnya telah menjawab kebutuhan.
Hal tersebut, kata dia, terbukti ketika dalam tataran implementasi, perempuan masih belum diberikan ruang yang cukup karena berbagai pertimbangan sepihak.
"Ini menyebabkan kurang terwakilinya perempuan dalam jabatan yang memiliki kekuasaan, jika tanpa akses ke jaringan yang memiliki pengaruh, atau dengan sumber daya yang terbatas serta kurangnya dukungan masyarakat dan keluarga," ujar Emi.
Baca Parpol Bajak Kader? Hasto: PDI Perjuangan Bukan Klub Bola
Keterlibatan perempuan dalam politik, lanjut Emi Nomleni, bahkan dijamin dalam Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW).
Pasal 7 CEDAW telah dengan jelas mengatur empat hak perempuan seperti hak untuk memilih dan dipilih dan hak berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan implementasinya.
Selain itu, juga hak untuk memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di segala tingkat serta hak berpartisipasi dalam organisasi dan perkumpulan non-pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara. Dilansir dari kupangtribunnewscom.
Kurator: Fransiska Silolongan
