Simalungun, Gesuri.id - Kegiatan reses pertama anggota DPRD Simalungun Maraden Sinaga menyerap aspirasi masyarakat terkait perbaikan infrastuktur jalan, tindakan perambahan hutan (Illegal loging), kelangkaan pupuk, hingga beasiswa untuk pelajar.
Baca Ketajaman Panca Indra Para Pemimpin & Pengabdian Bagi Rakyat
Usai kegiatan reses, sekaligus pelantikan kepengurusan anak ranting Nagori Sipangan Bolon Mekar dan Nagori Sipangan Bolon Induk, yang digelar di Komplek Sekolah Dasar 68, Nagori Sipangan Bolon Mekar, Kecamatan Girsang Bolon, Sumatera Utara, Sabtu (12/3).
Reses dihadiri Kapolsek Parapat AKP Jonni Silalahi, Camat Girsip Maruwandi Y Simaibang, Danramil 11 Parapat, Bane Raja Manalu Komisaris Independent Wakita dan Staff Khusus KemenkumHam, Apel Manalu Ketua BMI Simalungun, Eddy Rusman Purba Ketua OKK DPC PDI Perjuangan Simalungun, Dewi Hastuty LO DPC PDI Perjuangan Simalungun, Pengurus PAC PDIP Girsang Sipangan Bolon, Ranting PDI Perjuangan SE Kecamatan Girsang Sipangan Bolon dan Pengurus Anak Ranting PDI Perjuangan se-Kecamatan Girsang Sipangan Bolon.
Ketua Komisi 2 DPRD Simalungun Maraden Sinaga berjanji akan memperjuangkan aspirasi masyarakat di Anggarkan APBD Simalungun, 2023.
“Aspirasi warga, kita sudah berjanji untuk dimasukkan dalam anggaran 2023, warga meminta perbaikan infrastruktur jalan satu titik di Nagori Sipangan Bolon Induk dan satu titik di Nagori Sipangan Bolon Mekar menuju Huta Sidahapittu, hal itu melihat minimnya APBD Simalungun 2022,” tegasnya di lokasi.
Baca Nasdem Pinang Ganjar di 2024? Wajar Tapi Belum Tentu Bisa
Terkait kelangkaan pupuk, kata Ketua Komisi 2 itu, dirinya selaku ketua Komisi 2 DPRD Simalungun, telah melakukan kunjungan ke kantor Pupuk di Medan, Untuk berdiskusi dan melakukan gelar pendapat dengan pihak perusahaan.
“Apabila mana ada kios atau grosir yang menjual pupuk di atas Het, supaya melaporkan kepada DPRD Simalungun supaya pihak-pihak terkait bisa melakukan tindakan, karena Komisi Pengawasan pupuk dan Pestisida (KP3) harus diaktifkan,” ujar Maraden.
