Jakarta, Gesuri.id - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas meminta hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas tahun 2023 tidak sekadar menjadi rutinitas, melainkan berdampak dengan memberikan perubahan.
"Sesuai dengan arahan presiden dan agar hasil evaluasi lebih berdampak, maka fokus evaluasi AKIP 2023 akan lebih menekankan pada upaya penanganan kemiskinan ekstrem," ungkap Anas dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (2/8).
Anas juga menyoroti evaluasi zona integritas (ZI) yang kini mengedepankan pada efektifitas pengendalian internal dalam mengenali potensi risiko integritas, risiko terkait pencapaian kinerja utama, serta adanya perbaikan pelayanan publik.
Baca: Hasto Yakini Ganjar Tepat Jadi Pemimpin Indonesia
Saat memberikan arahan pada Entry Meeting Evaluasi SAKIP, RB, dan ZI 2023, Anas juga berharap agar proses evaluasi bisa dijalankan dengan penuh integritas, amanah, dan ikhlas agar hasilnya optimal.
Selain itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PAN-RB Erwan Agus Purwanto menjelaskan evaluasi tahunan ini merupakan upaya menilai perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi, dan akuntabilitas kinerja, dan zona integritas serta memberikan saran perbaikan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja.
Mantan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada ini menyebut ada empat fokus evaluasi SAKIP 2023, yakni pertama, efektifitas penggunaan APBN/APBD yang dilakukan instansi pemerintah.
Fokus kedua, penjenjangan kinerja untuk memastikan setiap unit kerja dan individu memiliki kinerja dan kontribusi yang jelas dan terukur bagi organisasi.
"Fokus ketiga dan keempat adalah memastikan program dan kegiatan berdampak pada pencapaian tujuan atau sasaran strategis organisasi serta pelaksanaan evaluasi internal," kata Erwan.
Mengenai evaluasi reformasi birokrasi (RB), Erwan menjabarkan tahun ini evaluasi akan menggunakan pedoman yang baru. Pedoman ini sedang dibahas dan akan segera disosialisasikan.
Baca: Masyarakat Berbondong-bondong Hadiri Pergelaran Wayang Kulit
Fokus evaluasi reformasi birokrasi terbagi menjadi dua, yaitu RB General dan RB Tematik. Pada RB General akan dinilai kemajuan perbaikan tata kelola di internal kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Sementara RB tematik akan dinilai sejauh mana perbaikan tata kelola yang dilakukan dapat memberikan dampak nyata kepada masyarakat.
Erwan berpesan agar seluruh instansi yang terlibat dalam evaluasi dapat konsisten dan berkomitmen tinggi memberikan data-data yang diperlukan evaluator.
"Kami berharap bapak ibu sekalian akan memberikan informasi yang sejelas-jelasnya dan sejujurnya pada evaluator agar evaluasi dapat berjalan sesuai yang kita harapkan," pungkasnya.
