Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit menanyakan partisipasi Bank Indonesia dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan system pembayaran yang memerlukan anggaran kebijakan yang diperkirakan sebesar Rp 130 miliar.
Menurut Dolfie, apabila skema penyertaan modal BI adalah dalam bentuk pemberian pinjaman, maka BI tidak perlu meminta persetujuan Komisi XI DPR untuk dapat ikut serta dalam penyertaan modal tersebut.
Sekarang tinggal yang Rp 130 miliar itu di dalam skema yang mana ini? Kalau misalnya BI berketetapan itu anggaran kebijakan, sehingga tidak perlu persetujuan DPR, DPR hanya sebagai governance-nya saja yang perlu BI sampaikan kepada kita, kita nggak perlu persetujuan soal 130 miliarnya, ya bisa saja," ungkap Dolfie dalam Raker dengan Gubernur BI, Senin (5/5).
Baca: Ganjar Ingatkan Tak Boleh Ada Matahari Kembar
Sementara itu menanggapi hal tersebut, Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan, dalam hal ini BI beserta bank sentral negara-negara yang masuk dalam anggota NSO, akan melakukan penyertaan modal dalam bentuk pinjaman dengan tenor jangka waktu sampai 20 tahun.
"Meskipun pinjamannya ini tanpa bunga dalam bentuk 20 tahun, tapi treat loan-nya seperti modal, dan kerjasama bank sentral. Dan kalau memang nanti diperlukan bisa diperpanjang (lebh dari 20 tahun), jadi kayak modal forever," ungkap Perry.
Lebih jauh Perry juga menjelaskan bahwa Kerjasama inisitif Nexus ini nantinya akan mempermudah transaksi cross border antar negara Kawasan ASEAN dan India. Serta bertujuan untuk memberikan nilai tambah bagi perkeonomian secara luas terutama bagi UMKM.
Komisi XI DPR sendiri memberikan dukungan pada partisipasi BI dalam inisiatif Nexus sebagai bagian dari Kerjasama internasional dalam pelaksanaan kebijakan system pembayaran yang memerlukan anggaran kebijakan.
Terdapat beberapa hal yang diminta Komisi XI DPR RI terhadap partisipasi BI, dimana peran BI dalam Nexus sebagai wujud Kerjasama internasional dalam system pembayaran sesuai komitmen G20 ASEAN Regional Payments Connectivity (RPC), dan BSPI (Blue Print Sistem Pembayaran Indonesia) 2030 harus dapat memberikan manfaat bagi perekonomian serta sejalan dengan kepentingan nasional engan tetap menjaga kedaulatan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Partisipasi Indonesia dalam Nexus harus dapat mengoptimalkan peran BI yang dominan pada policy committe, oversight committee serta di NSO (Nexus scheme Organization) Ke depan, pembentukan Nexus akan memberi alternatif pengiriman dana antar negara secara cepat, mudah dan dalam Harga yang terjangkau.
Baca: Ganjar Tegaskan Pelaksanaan Kongres PDI Perjuangan Tunggu
Dengan kerjasama system pembayaran QR (Quick response code) dan retail fast payment antara negara yang diintergrasikan dengan inisiatif Local Currency Transaction untuk penggunaan mata uang local sebagai penyelesaian transaksi.
Selain itu skema nexus mendukung integrasi keuangan ekonomi digital serta menjaga dan melindungi kepentingan nasional.
Partisipasi Indonesia dalam Nexus guna mendukung kepentingan Indonesia secara internasional dan menerapkan prinsip kehati-hatian, meminimalisir risiko dan memiliki mitigasi risiko.
Komisi XI DPR RI meminta BI untuk melaporkan secara berkala terkait keikutsertaan BI sebagai anggota dalam Nexus Scheme Organization (NSO) yang bertanggung jawab dalam mengelola Nexus.
