Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S., menilai ekonomi biru menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Namun, potensi ekonomi kelautan Indonesia yang diperkirakan mencapai US$1,4 triliun atau sekitar Rp21.000 triliun per tahun belum dimanfaatkan secara optimal.
"Selama era kolonial hingga era Soeharto-Habibie, urusan kelautan hanya setingkat Direktorat Jenderal di Kementerian Pertanian. Baru setelah era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi kementerian sendiri," ungkap Menteri Kelautan dan Perikanan pertama RI tersebut, Kamis (15/10/2026).
Menurut Rokhmin, minimnya perhatian terhadap sektor kelautan sejak masa kolonial menjadi salah satu faktor yang menyebabkan potensi ekonomi biru Indonesia belum berkembang secara maksimal.
Guru Besar IPB University itu menjelaskan bahwa ekonomi biru memiliki cakupan luas. Konsep tersebut tidak hanya mencakup kegiatan ekonomi yang berlangsung di laut, tetapi juga aktivitas di wilayah pesisir dan daratan yang memanfaatkan sumber daya kelautan.
"Ekonomi biru adalah seluruh kegiatan ekonomi yang berlangsung di wilayah pesisir dan lautan, serta kegiatan ekonomi di daratan yang menggunakan bahan baku atau sumber daya dari laut dan pesisir," jelasnya.
"Bahkan kegiatan di daratan seperti pabrik di Malang, jika bahan bakunya dari laut, juga termasuk ekonomi biru," lanjutnya.
Ia menambahkan, ekonomi biru merupakan strategi pembangunan yang mengintegrasikan pemanfaatan sumber daya kelautan untuk memperkuat kedaulatan, meningkatkan daya saing, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.
Berdasarkan definisi tersebut, Rokhmin mengidentifikasi 11 sektor ekonomi biru yang memiliki potensi ekonomi mencapai US$1,348 triliun hingga US$1,4 triliun per tahun. Kesebelas sektor itu meliputi perikanan tangkap, perikanan budi daya atau akuakultur, industri pengolahan hasil perikanan, industri bioteknologi kelautan, energi dan sumber daya mineral (ESDM) yang mencakup minyak dan gas bumi lepas pantai serta energi terbarukan laut, pariwisata bahari, perhubungan laut, industri dan jasa maritim, kehutanan pesisir atau mangrove, pengelolaan pulau-pulau kecil, serta sumber daya kelautan nonkonvensional.
Rokhmin menyoroti kesenjangan antara potensi dan realisasi produksi perikanan budi daya nasional. Indonesia memiliki potensi produksi akuakultur berkelanjutan yang diperkirakan mencapai 100,06 juta ton per tahun. Namun, realisasi produksinya pada 2025 baru mencapai 18,41 juta ton atau sekitar 18,4 persen dari potensi tersebut.
Padahal, potensi ekonomi budi daya pesisir dan laut diperkirakan mencapai US$210 miliar per tahun.
Menurut Rokhmin, salah satu kendala utama pengembangan sektor tersebut adalah keterbatasan akses permodalan. Mengutip data Bank Dunia 2024, ia menyebut suku bunga pinjaman di Indonesia mencapai 8,8 persen, tertinggi kedua di ASEAN setelah Vietnam.
Dari total kredit bank komersial nasional sebesar Rp5.688 triliun, sektor perikanan hanya memperoleh Rp19,78 triliun atau sekitar 0,35 persen. Sementara itu, alokasi kredit perbankan untuk sektor kelautan disebut hanya mencapai 0,2 persen.
"Irlandia hanya memiliki 2.700 km garis pantai, memiliki 60 pelabuhan perikanan. Indonesia dengan 81.000 km garis pantai hanya memiliki 7 pelabuhan perikanan internasional," ujar Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) tersebut.
Keterbatasan modal dan infrastruktur, lanjut Rokhmin, turut memengaruhi produktivitas usaha perikanan nasional. Sekitar 75 persen usaha perikanan Indonesia masih bersifat tradisional, dengan keterbatasan teknologi dan rantai pasok yang belum terintegrasi.
Kondisi tersebut juga tercermin dalam kinerja ekspor perikanan. Pada 2025, nilai ekspor perikanan Indonesia tercatat sebesar US$6,27 miliar. Sebanyak 74 persen ekspor masih bergantung pada lima kelompok komoditas utama, yakni udang, tuna-cakalang, cumi-sotong-gurita, kepiting, dan rumput laut.
Selain persoalan pembiayaan usaha, Rokhmin menyoroti alokasi anggaran pemerintah untuk sektor kelautan yang dinilainya belum sebanding dengan besarnya potensi ekonomi yang dimiliki Indonesia.
Ia mengenang pengalamannya saat menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan pada 2001–2004. Saat itu, ia mengaku berhasil meyakinkan Menteri Keuangan dan Ketua DPR RI Akbar Tanjung sehingga anggaran sektor kelautan meningkat menjadi Rp4 triliun, melampaui anggaran pertanian yang sebesar Rp1 triliun.
Namun, menurut data yang dipaparkannya, alokasi anggaran tersebut kini kembali menunjukkan kesenjangan. Pada tahun sebelumnya, anggaran sektor kelautan hanya mencapai Rp17 triliun, sedangkan anggaran pertanian sebesar Rp79 triliun.
Rokhmin menilai penguatan dukungan anggaran, akses pembiayaan, infrastruktur, dan teknologi diperlukan agar potensi ekonomi biru dapat memberikan nilai tambah lebih besar bagi perekonomian nasional.
Untuk mengembangkan ekonomi biru, Rokhmin juga mendorong Indonesia mempelajari praktik pengolahan sumber daya laut yang menghasilkan nilai tambah tinggi. Setelah menerima penghargaan Lifetime Achievement di Sarawak, ia mengunjungi Qingdao, China, untuk melihat industri tiram yang disebutnya sebagai salah satu yang terbesar di dunia.
Industri tersebut menghasilkan sekitar 400.000 ton daging tiram dan 6,5 juta ton pupuk hayati dari cangkangnya. Menurut Rokhmin, pemanfaatan limbah melalui model ekonomi sirkular menjadi salah satu contoh pengembangan industri kelautan yang dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan.
Ia menyebut model tersebut berpotensi diterapkan di Indonesia, terutama untuk komoditas abalon dan rumput laut.
"Jangan ekspor rumput laut bahan mentah, olah jadi 100+ produk: farmasi, kosmetik, biomaterial," jelasnya.
Menurut Rokhmin, pengolahan rumput laut menjadi berbagai produk turunan dapat meningkatkan nilai tambah komoditas, memperluas pasar, dan membuka peluang industri baru di dalam negeri.
Selain pengembangan industri pengolahan hasil laut, Rokhmin mengungkapkan bahwa IPB University telah mampu mengembangkan teknologi konversi rumput laut dan mikroalga menjadi bahan bakar nabati atau biofuel sejak 2010.
Namun, pengembangan teknologi tersebut masih menghadapi kendala biaya produksi. Harga biofuel yang dihasilkan disebut masih mencapai Rp20.000 per liter sehingga diperlukan dukungan subsidi agar teknologi tersebut dapat dikembangkan dalam skala lebih besar.
"Saya sudah bicara dengan Rektor IPB dan Ketua BRIN. Jika kita kembangkan 2 juta hektare laut pesisir untuk mikroalga jadi biofuel, Indonesia bisa capai kedaulatan energi," ungkapnya.
Rokhmin berharap pengembangan ekonomi biru tidak berhenti pada pemanfaatan sumber daya alam, tetapi juga diarahkan pada penguatan industri pengolahan, inovasi teknologi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan nilai tambah di dalam negeri.
Dengan dukungan kebijakan, pembiayaan, serta riset yang memadai, sektor kelautan diharapkan dapat menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju 2045.
