Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS, mengungkapkan potensi ekonomi biru Indonesia yang mencapai US$1,4 triliun atau sekitar Rp21.000 triliun per tahun. Nilai tersebut setara sekitar enam kali lipat APBN 2024 dan menjadi peluang besar bagi Indonesia di tengah ancaman krisis pangan global, perang dagang, serta triple krisis ekologis.
"Implikasinya jelas, produksi komoditas di darat akan menurun sementara permintaan terus meningkat. Dunia menjadi tidak berkelanjutan. Solusinya ada dua, tata kelola global yang adil dan inovasi IPTEK untuk memproduksi lebih banyak pangan secara berkelanjutan dari laut," tegas Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University.
Hal itu disampaikan Rokhmin dalam 9th International Conference on Fisheries and Marine (INCOFIMS) & 7th International Conference on Biotechnology and Food Science (INCOBIFS) 2026 di Sriwijaya Room ASSEEC Tower, Universitas Airlangga, Surabaya, Selasa (2/9/2026).
Konferensi tersebut dihadiri ratusan peneliti dari berbagai negara dan menjadi momentum untuk mendorong lompatan Indonesia dari negara produsen bahan mentah menjadi pemain utama bioteknologi dan akuakultur dunia.
Dalam presentasinya bertajuk "The Potential of Blue Economy as a Game Changer Towards Golden Indonesia 2045", mantan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut menegaskan bahwa ekonomi biru bukan sekadar pilihan pembangunan, melainkan kebutuhan strategis bagi keberlangsungan bangsa.
Rokhmin mengawali paparannya dengan menggambarkan berbagai tantangan global, mulai dari pertumbuhan penduduk, pola konsumsi yang berlebihan, ketegangan geopolitik, perang Rusia-Ukraina, konflik Palestina, hingga perang dagang global.
Situasi tersebut, menurutnya, telah memicu disrupsi rantai pasok, inflasi pangan dan energi, serta triple krisis ekologis berupa polusi, hilangnya keanekaragaman hayati, dan pemanasan global.
Menurut Rokhmin, kondisi tersebut membuat laut semakin strategis sebagai sumber pangan sekaligus sumber pertumbuhan ekonomi baru. Ekosistem laut mencakup sekitar 72 persen permukaan bumi, sementara perairan tawar sekitar 1 persen.
Akuakultur, perikanan, dan industri bioteknologi kelautan dinilai memiliki peluang besar untuk menyediakan pangan secara berkelanjutan sekaligus berkontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim melalui fungsi sekuestrasi karbon.
Akuakultur Mesin Pertumbuhan Pangan Akuatik
Rokhmin juga memaparkan data FAO SOFIA 2026 yang menunjukkan telah terjadi perubahan besar dalam produksi pangan akuatik dunia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, produksi akuakultur melampaui perikanan tangkap.
Pada 2024, produksi hewan akuatik dunia mencapai rekor 195 juta ton. Dari jumlah tersebut, akuakultur menyumbang 103 juta ton, sedangkan perikanan tangkap sebesar 92 juta ton.
Dengan demikian, akuakultur menyumbang sekitar 53 persen produksi hewan akuatik dunia dan lebih dari 59 persen konsumsi pangan hewan akuatik global.
"3,1 miliar orang di dunia memperoleh setidaknya 20% protein hewaninya dari pangan akuatik. Sejak akhir 1980-an, semua pertumbuhan berasal dari akuakultur, sementara tangkap sudah stagnan di 86-94 juta ton," ungkapnya.
Indonesia, kata Rokhmin, memiliki modal yang sangat besar untuk mengambil peran lebih strategis dalam ekonomi biru global.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau, garis pantai sekitar 108.000 kilometer, serta sekitar 77 persen wilayah berupa laut dengan luas mencapai 6,4 juta kilometer persegi, Indonesia memiliki keunggulan komparatif yang sangat kuat.
Keunggulan tersebut mencakup mega biodiversitas laut, sumber daya perikanan dan akuakultur, hutan mangrove, terumbu karang, sumber daya genetik tropis, serta posisi geografis yang strategis dalam jalur perdagangan laut dunia.
Berdasarkan perhitungan Rokhmin Dahuri pada 2018, potensi ekonomi dari 11 sektor kelautan Indonesia mencapai US$1.348 miliar per tahun.
Potensi tersebut antara lain berasal dari budidaya pesisir dan laut sebesar US$210 miliar, energi dan mineral US$210 miliar, industri maritim US$200 miliar, sumber daya non-konvensional US$200 miliar, serta bioteknologi kelautan US$180 miliar per tahun.
Menurut Rokhmin, industri bioteknologi kelautan memiliki prospek sangat besar, mencakup farmasi, kosmetik, nutraceutical, biomaterial, bioplastik, hingga biofuel berbasis mikroalga.
Indonesia juga telah memiliki posisi kuat dalam produksi perikanan dunia. Data FAO 2023 menempatkan Indonesia sebagai produsen perikanan tangkap terbesar kedua dunia dengan produksi 7,82 juta ton atau 8,45 persen.
Untuk akuakultur, Indonesia juga berada di peringkat kedua dunia sejak 2009 hingga 2022, dengan produksi 14,63 juta ton atau sekitar 11,18 persen pada 2022.
Sementara itu, ekspor perikanan Indonesia pada 2025 mencapai US$6,27 miliar dengan surplus sekitar US$5,6 miliar, terutama ditopang komoditas udang, tuna, dan cumi.
"Indonesia sudah menjadi produsen utama. Pertanyaan strategisnya bukan lagi seberapa banyak kita produksi, tapi seberapa banyak nilai yang kita tangkap per kilogram. Kita harus beralih dari volume ke value melalui hilirisasi, traceability, dan bioteknologi," tegasnya.
Bongkar Masalah Kronis Perikanan dan Akuakultur
Besarnya potensi ekonomi biru belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kesejahteraan pelaku usaha. Rokhmin mengidentifikasi sejumlah persoalan struktural yang membuat sektor perikanan dan akuakultur Indonesia belum berkembang secara optimal.
Lebih dari 75 persen usaha akuakultur dan perikanan Indonesia masih dikelola secara tradisional. Skala usaha yang kecil, keterbatasan teknologi, lemahnya manajemen rantai pasok, serta praktik yang belum sepenuhnya berkelanjutan menjadi persoalan utama.
Di sektor akuakultur, pembudidaya juga masih menghadapi persoalan harga pakan yang tinggi, kualitas induk dan benih, ketidakpastian pasar, serangan penyakit, serta pencemaran.
Sementara perikanan tangkap masih menghadapi persoalan illegal, unreported and unregulated fishing (IUU Fishing), penggunaan alat tangkap yang merusak, degradasi ekosistem, kelangkaan BBM, hingga keterbatasan sarana produksi.
Di sisi lain, potensi bioteknologi laut Indonesia dinilai belum dikapitalisasi secara maksimal untuk mendukung ketahanan pangan, kesehatan, energi, maupun pengembangan biomaterial.
Persoalan lainnya mencakup infrastruktur, lemahnya penelitian dan pengembangan, kualitas sumber daya manusia, iklim investasi dan perizinan, serta tata kelola pemerintahan dan konsistensi kebijakan.
"Akibatnya produktivitas rendah. Target kita jelas: 45 juta orang atau 36% angkatan kerja Indonesia bisa diserap dari Ekonomi Biru jika 11 sektor ini dikelola dengan kolaborasi Penta-Helix," tegas Ketua Umum MAI (Masyarakat Akuakultur Indonesia).
Dorong Modernisasi Akuakultur
Untuk mengembangkan akuakultur nasional, Rokhmin menawarkan pendekatan sistem yang holistik dari hulu hingga hilir. Pengembangan harus disesuaikan dengan karakteristik sumber daya air, mulai dari air laut untuk kerapu, kakap, lobster dan mutiara; air payau untuk vaname dan bandeng; hingga air tawar untuk nila, lele dan patin.
Menurutnya, pengembangan akuakultur juga harus dibarengi dengan penguatan input produksi, termasuk bibit, pakan, teknologi kecerdasan buatan atau AI, serta sistem manajemen rantai pasok.
Ia menawarkan 16 langkah strategis, antara lain revitalisasi tambak dan keramba, ekstensifikasi kawasan baru sesuai tata ruang, serta pengembangan spesies baru untuk pangan fungsional, farmasi, dan bioplastik.
"Kita harus punya Pusat Induk & Hatchery untuk benih unggul SPF, SPR, cepat tumbuh dan tahan iklim. Industri pakan harus kita ubah, pakai protein alternatif seperti kedelai, mikroalga, dan maggot agar harga pakan tidak mencekik pembudidaya," tegas Anggota International Scientific Advisory Board of the Center for Coastal and Ocean Development, University of Bremen, Germany.
Rokhmin juga mendorong seluruh unit usaha memenuhi skala ekonomis, menerapkan Best Aquaculture Practices (BAP), memanfaatkan teknologi Industri 4.0 dan AI, serta membangun sistem manajemen rantai pasok terintegrasi atau ISCMS.
Targetnya adalah menjadikan Indonesia sebagai produsen dan eksportir nomor satu dunia dengan pembudidaya yang memperoleh pendapatan di atas US$480 atau sekitar Rp7,5 juta per bulan secara inklusif dan berkelanjutan.
Modernisasi Nelayan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap
Untuk perikanan tangkap, Rokhmin menekankan pentingnya membangun sistem yang mampu meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya ikan.
Sistem tersebut mencakup fasilitas produksi seperti kapal, alat tangkap, BBM, dan permodalan hingga fasilitas pascapanen berupa pelabuhan perikanan berkelas dunia serta kapal berpendingin.
"Bagaimana caranya semua nelayan sejahtera dengan pendapatan > USD 1.030 atau Rp 17 juta per bulan secara berkelanjutan versi World Bank 2025? Caranya adalah mengurangi upaya tangkap di wilayah yang sudah overfishing sampai kembali ke MSY, dan menambah upaya tangkap di wilayah yang masih underfishing," jelas Honorary Ambassador of Jeju Island and Busan Metropolitan City, South Korea.
Ia mendorong penerapan pemodelan bio-ekonomi untuk penangkapan ikan terukur berbasis kuota di setiap Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).
Modernisasi nelayan tradisional juga dinilai penting melalui penggunaan GPS, fish finder, dan AI. Selain itu, diperlukan penambahan kapal modern di atas 50 GT untuk memperkuat pengawasan wilayah Natuna dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dari ancaman IUU Fishing.
Rokhmin juga menjelaskan pentingnya keseimbangan antara upaya tangkap, hasil, dan biaya melalui pendekatan Maximum Economic Yield (MEY), Maximum Sustainable Yield (MSY), dan Maximum Social Yield (MScY).
Dari Bioteknologi Hingga Energi Biru
Menurut Rokhmin, masa depan ekonomi kelautan Indonesia tidak hanya terletak pada penjualan ikan segar, tetapi juga pada pengembangan industri bioteknologi kelautan.
Tiga pendekatan utama yang ditawarkan meliputi ekstraksi senyawa bioaktif laut, rekayasa genetika, serta bioremediasi lingkungan.
Senyawa bioaktif dari organisme laut dapat dikembangkan menjadi pangan fungsional, protein mikroalga, minyak ikan Omega-3, obat-obatan, kosmetik, biofuel, hingga bioplastik.
Rokhmin mencontohkan pengembangan kolagen dari kulit ikan nila, ubur-ubur, dan kerang yang berpotensi digunakan untuk biomaterial perbaikan saraf, kulit, tulang, dan jantung.
Indonesia juga memiliki potensi besar dalam pengembangan senyawa seperti chitosan dari udang, fucoidan dari rumput laut, dan astaxanthin untuk nutraceutical maupun biomedicine.
Ia juga menyoroti potensi rumput laut. Industri turunan komoditas tersebut diperkirakan memiliki potensi mencapai Rp192 triliun. Namun, Indonesia masih banyak mengekspor rumput laut dalam bentuk kering mentah.
Padahal, pengembangan produk turunan seperti karagenan, agar-agar, biostimulan, bioplastik, protein alternatif, dan bahan tekstil memiliki nilai tambah yang jauh lebih besar.
Potensi lainnya berasal dari mikroalga sebagai sumber biofuel dan blue energy. Mikroalga dinilai memiliki kemampuan menyerap CO2, tumbuh cepat, serta menghasilkan bahan baku biodiesel dan bioetanol.
"Dengan luas area laut 2 juta hektare saja, hanya 0,33% dari total luas laut Indonesia, kita bisa memproduksi 2 juta barel minyak per hari," ungkapnya.
Penta-Helix Jadi Kunci
Rokhmin menegaskan seluruh potensi ekonomi biru tersebut tidak dapat dikembangkan oleh satu pihak saja. Diperlukan kolaborasi Penta-Helix yang melibatkan akademisi, bisnis atau industri, pemerintah, komunitas, dan media massa.
Akademisi harus menghasilkan riset dan teknologi yang dapat diterapkan, termasuk pengembangan smart aquaculture berbasis AI dan IoT serta sistem Integrated Multi-Trophic Aquaculture (IMTA).
Industri berperan sebagai inovator dan penggerak komersialisasi, termasuk membangun rantai pasok dan menyediakan modal.
Pemerintah harus bertindak sebagai regulator, fasilitator, katalisator, sekaligus penjaga sumber daya publik melalui kebijakan berbasis sains, pembangunan infrastruktur, insentif pembiayaan, dan penegakan hukum.
Komunitas, terutama nelayan, pembudidaya, serta masyarakat pesisir, harus ditempatkan sebagai aktor ekonomi sekaligus penjaga ekosistem.
Sementara media memiliki peran dalam menyebarluaskan pengetahuan ilmiah, mendorong konsumsi bertanggung jawab, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap praktik illegal fishing dan pencemaran lingkungan.
"Sistem Pentahelix yang kuat membutuhkan komunikasi sains sebagai komponen integral, bukan sekadar renungan," pungkas Ketua Dewan Penasehat ASPEKSINDO (Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia) itu.
